Datun

TUGAS ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA :
Melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dibidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, penegakkan kewibawaan pemerintah daan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
FUNGSI ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA :
  1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara;
  2. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik sebagai penggugat mauput tergugat untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN, BUMD di dalam maupun diluar pengadilan serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat;
  3. Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara;
  4. Pembinaan kerjasama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkut;
  5. Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
  6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Bidang Datun Kejati Kalsel :

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG DATUN KEJATI KALSEL :

ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA di Jabat oleh : BAMBANG EKO MINTARDJO, SH

KOORDINATOR : MUHTADI, S.AG, SH, MA, MH

KASI PERDATA : BASTIAR, SH, MH

KASI TATA USAHA NEGARA : AGUSSALIM NASUTION, SH, MHum.

KASI PERTIMBANGAN HUKUM : JOHANSYAH MUCHLIS, SH

JAKSA FUNGSIONAL :

  1. JURIT KARTONO, SH
  2. AGUSTINA QADARWATIE, SH
  3. GUNTUR FERRY FAHTAR, SH, MH
  4. M. HAZMI, MT, SH, MH
  5. DANNY WIDODO, SH

STAF DATUN : AHMAD SAIRAJI, SH

kegiatan MoU dari  Januari s/d September 2018, ada 7

1. Kejati kalsel dgn Poltekes bjm, selasa 9-1-2018 nomor mou kejati B-01/Q.3/Gs/01/2018 dan nomor MoU poltekes HK-03.01/7/0119/2018 di Aula Anjung Papadaan kejati kalsel

2. Kejati kalsel dgn PT. PLN Wilayah kalselteng, kamis 12-4-2018 nomor Mou kejati B-02/Q.3/Gs/04/2018 dan nomor MoU PT. PLN wilayah kalselteng 0007.mou/HKM.02.01/WKSKT/2018 di Bali

3. Kejati kalsel dgn PT. PLN unit induk pembangunan kalimantan bagian tengah, kamis 12-4-2018 nomor mou kejati B-03/Q.3/Gs/04/2018 dan nomor MoU PT. PLN unit induk pembangunan kalimantan bagian tengah di Bali

4. Kejati kalsel dgn PT. PLN pembangkit dan penyaluran kalimantan, kamis 12-4-2018 nomor MoU kejati B-04/Q.3/Gs/04/2018 dan nomor MoU PT. PLN pembangkit dan penyaluran kalimantan 0002.mou/ Hkm. 00.01/KITLUR KAL/2018 di Bali

5. Kejati kalsel dgn Bank kalsel,  senin 9 juli 2018, nomor MoU kejati B-05/Q.3/Gs/07/2018 dan nomor MoU Bank kalsel 104/Pks/Ksp/Bks/2018 di hotel Novotel banjarbaru

6. Kejati kalsel dgn PT Bangun Banua kalsel, senin 9 juli 2018, nomor MoU kejati B-06/Q.3/Gs/07/2018 dan nomor MoU PT Bangun Banua kalsel 02/PTBBKS-PJ/VII/2018 di hotel Novotel banjarbaru

7. Kejati kalsel dgn Bpjs Kesehatan Kaltimtengseltara, senin 9 juli 2018, nomor MoU kejati B-07/Q.3/Gs/07/2018 dan nomor MoU Bpjs Kesehatan Kaltimtengseltara 26/KTR/WIL-VIII/0718 di Hotel Novotel banjarbaru

SKK dari Januari – September (Litigasi) :

  1. PT. ANGKASA PURA I , Penggugat : Marjoko, ST
  2. PT. ANGKASA PURA I , Penggugat : Hamni, dkk
  3. POLTEKKES Banjarmasin, Penggugat Kasasi : PT .Tanjung Persada Ir. Prayitno
  4. Gubernur Kalimantan Selatan, Penggugat : PT. Sebuku Tanjung Coal
  5. Gubernur Kalimantan Selatan, Penggugat : PT. Sebuku Sejaka Coal
  6. Gubernur Kalimantan Selatan , Penggugat : PT. Sebuku Batubai Coal
  7. Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Penggugat : M. Noor Alriansyah
  8. PT. ANGKASA PURA I, Penggugat Kasasi : Soeratno
  9. PT. ANGKASA PURA I, Penggugat : Iwan Sardjono
  10. Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Penggugat : M. Noor Alriansyah
  11. PT. ANGKASA PURA I, Penggugat : Muhammad
  12. PT. ANGKASA PURA I (GM), Penggugat : Muhammad
  13. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, Penggugat : H. Hadran
  14. PT. Bangun Banua KalSel, Penggugat : Anna Trisula
  15. Kementerian Agama KalSel, Penggugat : H. Rusmadi
  16. RSUD Ulin Banjarmasin, Penggugat : Ahmad Mirza Husein (PHI)
  17. POLTEKKES Banjarmasin, Penggugat Kasasi : PT .Tanjung Persada Ir. Prayitno
  18. Gubernur Kalimantan Selatan , Penggugat : PT. Sebuku Batubai Coal

SKK dari Januari – September (Non Litigasi) :

  1. PT. Bank Kalsel, Debitur : Taufik dan PT. Harapan Tonindo Nusantara
  2. PT. Bank Kalsel, Debitur : A.A. Mahendra Putra (Direktur PT. Griya Loka Adytma)

PELAYANAN HUKUM : 18

PERTIMBANGAN HUKUM : 2

  • RSUD Moch. Ansyari Saleh
  • PT. Angkasa Pura I

BANTUAN HUKUM : 20

PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA : Nihil

PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA : Nihil

LAPORAN BULANAN PERDATA

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN BULANAN : PENEGAKAN HUKUM
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2018

L.  Datun 1

No. Kejaksaan Tingkat penanganan perkara (Tingkat pertama/Banding/Kasasi/PK Identitas Perkara Pemohon/ Penggugat Termohon/ Tergugat Masalah Kasus Posisi Tuntutan Penggugat/ Pemohon JPN Tahap & Kegiatan Penanganan Perkara

 

Hasil Kegiatan Ket.
No. Reg/No.Per kara No. Sprint Tanggal Di luar pengadilan Penetapan /pengadilan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Kejaksaan Negeri Tanah Laut  

Tingkat Banding

 

27/Pdt.Plw/2017/Pnpli

 

07-12-2017

 

Melwani Almuniardi, ST

 

Kejari Tanah Laut

 

Perlawanan Pihak Ketiga

 

Penggugat Keberaan Dengan Putusan Pidana No. 168.Pid.Sus/2017.Pn.Pli Tanggal 18 Agustus 2017 Yang Menyatakan 1 (Satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Kobelco Sk 480 Lc Wrn Hijau Dengan Nomor Seri : Ys11-02196 Dirampas Untuk Negara Mengingat Penggugat Adalah Pemilik Unit Tersebut.

 

1. Membatalkan Lelang 1 (Satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator

2.Mengembalikan Barang Bukti Tersebut

 

1. Reza Oktavian, SH.

2. Susanti, SH.

3. Su’udi, SH.

 

Melakukan mediasi antara penggugat dan tergugat

 

 

 

 

Dalam Proses Banding

 

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN REKAPITULASI : PENEGAKAN HUKUM
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2018

 Lr. Datun. 1

No. Kejaksaan Tingkat   Penanganan perkara (PN,PT,MA) Sisa Bulan/ Tahun Lalu Masuk Bulan/ Tahun Lap. Jumlah Hasil Kegiatan Sisa Keterangan
Diluar Pengadilan Penetapan Pengadilan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
1. Kejaksaan Negeri Tanah Laut PT 1 1 1 Banding

 

 

 

 

 

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN BULANAN : BANTUAN HUKUM
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2018

 L.Datun.2

No. Kejaksaan Tingkat penanganan perkara

(Tingkat pertama/

Banding

/Kasasi/PK)

Identitas Perkara Jenis perkara PDT/ TUN/ PPH Pihak-pihak dalam perkara  

Masalah

Kasus Posisi Tuntutan penggugat pemohon/ pelawan JPN yang ditugas-kan Tahap & Kegiatan Pena-nganan Perkara Ringkasan Hasil Kegiatan Ket
No. Reg Tanggal Reg. Di luar penga

dilan

Pene

tapan/ penga

dilan

Pengugat/ Pemohon/ pelawan Tergugat/ Termohon/

Terlawan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Kasasi 06/Pdt.G/2017/PN.BJM 23-01-2017 Perdata Eka Damayanti 1. Kejaksaan Agung R.I. Cq Kejati Kalsel

 

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Polda Kalsel.Direktorat Reskrim Umum

Gugatan perbuatan melawan hukum karena terhadap kejaksaan selaku tergugat menerbitkan atas petunjuk P.19 Nomor B-49/Q.3.4/Epp.1/01/2017 pada tgl 5/1/2017 Bahwa tidak dilunasinya hasil pembelian mobil Crv di Trio Motor,padahal penggugat sudah melunasi dan ternyata sdri Karyatunisa Widya Wanti tidak menepati Janjinya Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum 1. Jurit Kartono,SH

2. Wahyu Sabruddin,S.IP,SH,MH

3. Bastiar,SH,MH

4. Johansyah Mukhlis,SH

5. Guntur Ferry Fathar,SH,MH

6. Agustina Qadarwatie,SH

7. Gusti Karyani Sari,SH

8. Danny Widodo,SH

Proses Kasasi
 

2.

Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Kasasi 55/Pdt.G/2016/PN.Bjb

Juncto putusan PT kalsel nomor : 75/PDT/2017/PT.Bjm

6-03-2018

6-03-2018 Perdata Soeratno  

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

–        Permohonan gugatan ganti kerugian pembebasan lahan Adanya permintaan pendampingan hukum dari PT.Angkasa Pura I (persero) Bandar Udara Syamsudin noor-Banjarmasin Penggugat meminta ganti kerugian sesuai 1. Jurit Kartono,SH

2.Bastiar,SH.MH

3. Agustina Qadarwatie,SH

4.Guntur Ferry Fathar,SH.MH

5. Gusti Karyani Sari,SH

6..Erick Ludfyansayah,SH

7. Dany Widodo,SH

Proses Kasasi
 

3.

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah (Barabai) Tingkat Kasasi No. 06/Pdt.G/2002/PN.Brb 22 Desember 2002 Perdata LSM Jasimas Barabai 1.  Kejari Barabai sebagai turut Tergugat I.

 

2.  Pimpinan DPRD Kab. HST sebagai turut Tergugat II.

–        Masalah pembangunan Kantor Bupati HST. Pada TA 2001/2002 Bupati HST membangun Kantor Bupati dengan biaya Rp 3.757.500.000,- dari APBD TA 2001 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.640/1808A-KB/DIPUBANGWIL tgl 13-12-2001 dan ditunjuk langsung PT. Donindo Karya Muda sbg Pemborong, namun biaya menjadi Rp 6.942.500.000,- krn dimark up. 1.  Menerima permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi.

2.  Membatalkan Putusan Sela PN Barabai No. 06/Pdt.G/2002/PN.Brb

3.  Menerima semua alasan keberatan dari Pemohon Kasasi.

4.  Membatalkan Putusan PT Banjarmasin No.59/PDT/2002/PT.Bjm

 

1.  H. Sutrisna,    SH

2.  Yusup, SH

3.  Jaja, SH

Kontra memori Kasasi sbg TT.1 dan Kuasa TT.2 dibuat dan dikirim tanggal 26 Pebruari 2003, dan sampai saat ini belum menerima Putusan Kasasi dari MA RI.
 

4.

Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tingkat Kasasi No.18/Pdt.G/2015/PN.BJM 5 Pebruari 2015 Perdata Prof. Bob Goenadhi, SE.DKK Walikota Banjarmasin ,Panitia pengadaan tanah kota banjarmasin dan kepala satuan polisi pamong praja –        Sengketa kepemilikan sah atas sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas bidang tanah eks Hak Guna Bangunan (Eks HGB) yang terletak dijalan Veteran Kel.Melayu Kec.Banjarmasin Tengah –        Sengketa kepemilikan sah atas sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas bidang tanah eks Hak Guna Bangunan (Eks HGB) yang terletak dijalan Veteran Kel.Melayu Kec.Banjarmasin Tengah – Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya

– Menyatakan sah menurut hukum para penggugat adalah pemilik sah atas sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas bidang tanah eks hak guna bangunan yang terletak dijalan Veteran

– Menyatakan perbuatan para tergugat melawan hukum

– Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada para penggugat

­  Moh.Rizal Manaba, SH.

– Daryoko, SH

– Sri Wulandari,SH

– Reti Istiyarini, SH

­   Prathomo Suryo S, SH

Putus 14-06-2016,

Banding tgl 21-10-2015

Proses Kasasi
 

5.

Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tingkat Kasasi No.19/Pdt.G/2015/PN.BJM 5 Pebruari 2015 Perdata H. Suparto DKK Walikota Banjarmasin ,Panitia pengadaan tanah kota banjarmasin dan kepala satuan polisi pamong praja –        Sengketa kepemilikan sah atas bidang tanah dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Veteran Kel.Melayu Kec. Banjarmasin Tengah –        Sengketa kepemilikan sah atas bidang tanah dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Veteran Kel.Melayu Kec. Banjarmasin Tengah – Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya

– Menyatakan sah menurut hukum para penggugat adalah pemilik bidang tanah dan sebuah  bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di jalan veteran

– Menyatakan perbuatan para tergugat melawan hukum

– Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada para penggugat

­  Moh.Rizal Manaba, SH.

­  -Utama Jaya,SH

– Daryoko, SH

– Sri Wulandari,SH

– Reti Istiyarini, SH

­   Prathomo Suryo S, SH

Putus 14-06-2016,

Banding tgl 21-10-2015

Proses Kasasi
 

6.

Kejaksaan Negeri Barito Kuala (Marabahan) Tingkat Kasasi 5/pdt.G/2017/PN.Mrh. 9 Juni 2017 PERDATA Jarkuni dan H. Nemar Pemerintah Kabupaten Barito kuala Cq. Bupati Barito kuala selaku tergugat –        Mewakili Turut Tergugat dalam perkara perbuatan melawan Hukum Gugatan PMH atas penggarapan lahan untuk kebun kelapa sawit oleh PT. Barito Putra Plantation (Tergugat), dalam kaitan dengan SK Bupati Batola No :188.45/227/KUM/2009 tentang pemberian izin Lokasi kepada tergugat. Agar Tergugat dinyatakan lakukan PMH & menuntut ganti rugi  

1.Amirudin,SH,MH

2.Dian Y, SH

Pemeriksaan perkara oleh Hakim Kasasi Para Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi pd tgl 21 Juni 2018
 

7.

Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Banding 24/PDT.G/2017/PN.Mtp 8-9-2017 Perdata Muhammad,dkk PT. PLN (Persero) Wilayah Kalsel-Teng Perbuatan Tergugat menutup aliran sungai riam kanan pada 23 oktober 2014 dari yg seharusnya dijadwalkan tergugat dilakukan pada tgl 24 oktober 2014, yg artinya penutupan aliran sungai riam kanan tsb lebih awal 1 (satu) hari dari yg dijadwalkan, membuat para penggugat tidak dapat mengantisipasi berkurangnya debit air sungai riam kanan sehingga menyebabkan kematian ikan-ikan yg berada di dalam jala terapung dan keramba milik para penggugat. Adanya Permintaan Bantuan Hukum dari PT. PLN (Persero) Wilayah Kalsel-Teng selaku tergugat Penggugat minta ganti kerugian materill maupun imaterill yg jumlah keseluruhan sebesar Rp. 22.451.691.700,- (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) 1. Bambang Eko Mintardjo, SH

2. Jurit Kartono, SH

3. Guntur Ferry Fathar, SH, MH

4. Dyah Kusumaningtyas, SH

5. Danny Widodo, SH

1. Menolak Gugatan para tergugat

2.Pembudidaya ikan tdk memiliki kapasitas / Legal Standing

3. Para Penggugat tdk memiliki (TPUPI)

 

Proses Banding

 

 

8.

Kejaksaan Negeri Tapin (Rantau) Tingkat Banding Perdata (litigasi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Achmad Rizaldy

2.. Jasman

3. Gilim

4. Hadil

1. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapin;

2. Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Kalimantan II;

3. Pemerintah Daerah Kab. Tapin.

–        Gugatan perbuatan melawan hukum karena tergugat I dinilai tidak cermat dan lalai dalam menerbitkan sertifikat tanah para penggugat sehingga tidak masuk dalam wilayah pembangunan irigasi Bahwa tergugat I dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena dinilai tidak cermat dan lalai dalam menerbitkan sertifikat tanah para penggugat  sehingga tidak masuk dalam wilayah pembangunan irigasi sehingga para penggugat merasa dirugikan. Menghukum tergugat membayar ganti rugi akibat tergugat I dinilai tidak cermat dan lalai dalam menerbitkan sertifikat tanah para pengggugat sehingga tidak masuk dalam wilayah pembangunan irigasi 1. Rakhmat Baihaki, SH

2. Kunto Singgih.P,SH

3. Sahidannoor,SH

4.Siti Murharjanti,SH

5. Emanuel Yogi,SH

 

Proses Banding

 

 

9.

Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tingkat Banding 1/Pdt.G/2017/PN.BJB 16-01-2017 Perdata Waridin  

BPN Kota Banjarbaru

Hasil Pengukuran yg dilaksanakan oleh tergugat II atas tanah di areal pelebaran Bandara Syamsudin Noor, Kelurahan Syamsudin Noor,Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru, bidang/persil atas nama Waridin seluas 2.304 M² (dua ribu tiga ratus empat meter persegi) Hasil Pengukuran yg dilaksanakan oleh tergugat II atas tanah di areal pelebaran Bandara Syamsudin Noor, Kelurahan Syamsudin Noor,Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru, bidang/persil atas nama Waridin seluas 2.304 M² (dua ribu tiga ratus empat meter persegi) Menyatakan perbuatan pihak tergugat II adalah sebagai pihak yg membantu pihak tergugat 1 dlm hal mendata tanah dan menentukan luas tanah penggugat dengan menerangkan hanya seluas 2.304 M² (dua ribu tiga ratus empat) dan dgn besar ganti rugi Rp.558.144.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) tsb adalah sbg perbuatan melawan hukum (Onrechtematigedaad) dan merugikan hak penggugat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoorbijvooraad) walaupun adanya upaya hukum verzet, banding dan Kasasi dari tergugat II utk membayar uang paksa Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) perharinya bilamana lalai mematuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan dimuka PN Banjarbaru  

1. Erick Ludfyansyah,SH,MH

2. Imma Purnama Sari,SH,MH

3. Irwan Syafari,SH

putus Putusan

–  Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

–  Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 1/Pdt.G/ 2017/PN Bjb tanggal 26 Desember 2017

–  Menghukum pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan  sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

 

 

Proses Banding

 

10. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar (Martapura) Tingkat Banding No.27/Pdt.G/Pn.Mtp/2017 16-11-2017 Perdata H. ZULWAHID Bin ABDUL PAKAR AN H. ABDUL HAKIM Bin ABDUL PAKAR PTPN XIII Kebun Danau Salak Hak Kepemilikan Tanah Pihak Penggugat Menganggap Bahwa Sebagian Tanah Yang Dimiliki Pihak PTPN XIII Kebun Danau Salak  Merupakan Tanah miliknya. Agar Tanah dikembalikan kepada Penggugat 1.Dyah Kusumaningtyas S.

2. Ernawati

3. Mamik Indrawati

 

Upaya Hukum Biasa

(Banding)

 

11.

Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Pertama 73/PDT.G/2017/PN.Bjb 4-12-2017 Perdata Marjoko, Dkk PT ANGKASA PURA I (PERSERO) Terkait belum dilakukan ganti rugi kerugian tanah dan jaringan listrik milik penggugat dalam rangka perluasan / pengembngan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Adanya Permintaan Bantuan Hukum dari PT ANGKASA PURA I (PERSERO) selaku tergugat Minta Ganti rugi kerugian tanah dan Jaringan Listrik 1. Bambang Eko Mintardjo, SH

2. Bastiar, SH, MH

3. Agussalim Nasution, SH, MH

4. Agustina Qadarwati, SH

5. Guntur Ferry Fathar, SH, MH

6. M. Hazmi MT, SH

7. Erick L, SH

8. Danny Widodo, SH

putusan Membatalkan gugatan penggugat sebagian Proses Persidangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Pertama 74/PDT.G/2017/PN.Bjb 8-9-2017 Perdata Hamni, Dkk PT ANGKASA PURA I (PERSERO) Terkait belum dilakukan ganti rugi kerugian tanah milik penggugat dalam rangka perluasan / pengembngan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Adanya Permintaan Bantuan Hukum dari PT ANGKASA PURA I (PERSERO) selaku tergugat Minta Ganti rugi kerugian tanah 1. Bambang Eko Mintardjo, SH

2. Bastiar, SH, MH

3. Agussalim Nasution, SH, MH

4. Agustina Qadarwati, SH

5. Guntur Ferry Fathar, SH, MH

6. M. Hazmi MT, SH

7. Erick L, SH

8. Danny Widodo

Pengajuan Saksi tergugat Proses Persidangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Pertama 19/Pdt.G/2018/PN.Bjb 06-03-2018 Perdata Iwan Sardjono PT ANGKASA PURA I (PERSERO) Terkait belum dilakukan ganti rugi kerugian tanah milik penggugat dalam rangka perluasan / pengembngan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Adanya Permintaan Bantuan Hukum dari PT ANGKASA PURA I (PERSERO) selaku tergugat Minta Ganti rugi kerugian tanah –       BAMBANG EKO

–       BASTIAR

–       AGUSSALIM

–       AGUSTINA

–       GUNTUR FERRY

–       M.HAZMI

–       ERICK L

–       DANNY W

Saksi dari pihak Penggugat Proses Persidangan

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Pertama  

4/Pdt.G/2018/PN.Brb

13-04-2018 Perdata M.NOOR ALRIANSYAH  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II

–        Mewakili Turut Tergugat I dalam perkara gugatan perdata Adanya selisih ganti rugi atas tanah milik penggugat Agar selisih ganti rugi dikembalikan oleh penggugat –       BAMBANG EKO

–       BASTIAR

–       AGUSTINA

–       GUNTUR FERRY

–       M.HAZMI

–       DANNY W

–       ROCHMAN MARSUDI

Saksi Penggugat Proses Persidangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Kejaksaan Negeri Barito Kuala (Marabahan) Tingkat Pertama B.123/BPR-A/XI/2017 23-11-2017 PERDATA PD. Bank Perkreditan Rakyat Alalak  

Siti Sarah

Tunggakan Kredit Termohon berdasarkan PK No. 03/KRD UMKKM-IP/VI/2016 telah menunggak kredit selama 11 bulan dan tetap tidak memenuhi kewajiban meskipun telah disomasi sebanyak 4 kali oleh pemohon Pemenuhan kewajiban sesuai klausul PK ‒  Amirudin,SH,MH

‒  Esa S,SH

‒  Dian Y,SH

‒  Dessita A,SH

 

JPN masih mengupayakan mediasi ulang agar masalah dpt diselesaikan secara kekeluargaan

Termohon buat pernyataan tgl 21-12-2017 kesediaan melunasi seluruh kewajiban dlm tempo 3 bulan(akhir April 2018)

 

 

 

16.

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Amuntai) Tingkat Pertama 01/Pdt.G/2017/PN Amt Perdata Siti Aminah Kantor Pertanahan HSU turut tergugat II –        Surat dari kantor pertanahan HSU No.46/100.2/III/2017 tanggal 23-03-2017 permohonan pendampingan Hukum dalam perkara  perdata No.01/Pdt.G/2017/PN Amt dimana kantor pertanahan HSU dalam perkara tersebut sebagai turut tergugat II Kantor Pertanahan HSU dalam perkara perdata No.01/Pdt.G/2017/PN Amt dimana Kantor pertanahan HSU dalam perkara tersebut sebagai turut tergugat II Gugatan tanah dan pembatalan akad kredit – Sigit prabawa N, SH.

-Bangun Dwi S, SH.

-Rahmat Hidayat, SH, MH.

-Ahmad Za’im W, SH.

Pemanggilan para pihak Proses Persidangan
 

17.

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Amuntai) Tingkat Pertama 14/Pdt.PIw/2016/PN Amt Perdata H.Rusmawardi Kantor Pertanahan HSU sebagai terlawan IV –        Surat dari kantor pertanahan HSU No.45/100.2/III/2017 tanggal 23-03-2017 permohonan pendampingan Hukum dalam perkara  perdata No.14/Pdt.Plw/2016/PN Amt dimana kantor pertanahan HSU dalam perkara tersebut sebagai terlawan IV Kantor Pertanahan HSU dalam perkara perdata No.14/Pdt.Plw/2016/PN Amt dimana Kantor pertanahan HSU dalam perkara tersebut sebagai terlawan IV Perlawanan Eksekusi – Sigit prabawa N, SH.

-Bangun Dwi S, SH.

-Rahmat Hidayat, SH, MH.

-Ahmad Za’im W, SH.

Pemanggilan para pihak Proses Persidangan
 

18.

 

 

Kejaksaan Negeri Banjarmasin

 

 

Tingkat Pertama

 

 

No.24/

Pdt.G/

2018/

PN.BJM

 

 

8 Maret 2018

 

 

Perdata

 

 

 

Maskamah Binti Jaffar

 

 

Walikota Banjarmasin,

 

 

Sengketa ganti rugi pembebasan tanah untuk Tempat Sampah Akhir (TPSA) Kota Banajrmasin

 

 

–   Pada tahun 1995/1996 , Pemerintah Kota Banjarmasin mengadakan kegiatan proyek ganti rugi tanah untuk Tempat Pembuangan Sampah /TPA Dalam Kota yang berlokasi di Kelurahan Kelayan Selatan dan Kelurahan Kelayan Timur KotaMadya Banjarmasin .

–   Kegiatan proyek ganti rugi tanah untuk Tempat Pembuangan Sampah /TPA Dalam Kota yang berlokasi di Kelurahan Kelayan Selatan dan Kelurahan Kelayan Timur KotaMadya Banjarmasin , termasuk didalamnya tanah milik Maskamh Binti H.Jafar seluas 10.361 m2 yang dibebaskan Pemko Banjarmasin dengan harga ganti rugi sebesar Rp.31.083.000 ,- ( tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) (sesuai kwitansi pembayaran tanah milik Maskamh Binti H.Jafar seluas 10.361 m2 yang dibebaskan Pemko Banjarmasin dengan harga ganti rugi sebesar Rp.31 .083.000 ,- namun uang ganti tersebut menurut Maskamah/  Penggugat tidak pernah diterima ybs sehingga mengajukan Gugatan ke Pengadilan.

 

 

–   Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

–   Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Tatah Makmur Rt.21,RW.VIII Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kotamadya Dati II Banjarmasin , sekarang di Jalan Tatah Makmur Rt.26 RW.02 , Kelurahan Kelayan Selatan , Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin , ukuran tanah :

Panjang 221 meter

Lebar 49,30 meter

Luas: 10.895,3 m3

–   Menyatakan perbuatan Tergugat melawan hukum     ( onrech-matige daad).

–   Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula , dan atau menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiel kepada Penggugat Rp.1.361.912. 500,-

–   Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conse-vatoir beslag) dalam perkara ini ;

–   Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari , setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan , terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

–   Menyetakan putusan pengadilan ini serta merta dijalankan walaupun Tergugat Banding atau Kasasi             ( uitvoer-baar bij vorrad) ;

–   Menghukum Tergugat membayar biaya perkara .

 

–   M.Ali Said Kurniawan, SH.

–   Akhmad Rifain,SH,MH

–   Daryoko,SH.

–   Rizvan Imanuddin, SH,MH.

–   Yudi Iswanto,SH.

–   SriWulandari, SH,MH.

 

 

Putus  tgl.

28 Agus-tus 2018

 

Banding

Tgl. 5 September 2018

 

 

 

Tergugat Banding
 

19.

Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Pertama 29/Pdt.G/2018/PN.Brb Perdata Muhammad General Manager PT ANGKASA PURA I (PERSERO) Adanya selisih ganti rugi atas tanah milik penggugat Adanya Permintaan Bantuan Hukum dari PT ANGKASA PURA I (PERSERO) selaku tergugat Minta Ganti rugi kerugian tanah –       BAMBANG EKO

–       BASTIAR

–       AGUSSALIM N

–       AGUSTINA

–       GUNTUR FERRY

–       M.HAZMI

–       DANNY W

–       ERICK L

jawaban tergugat Proses Persidangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Pertama 29/Pdt.G/2018/PN.Brb Perdata Muhammad PT ANGKASA PURA I (PERSERO) Adanya selisih ganti rugi atas tanah milik penggugat Adanya Permintaan Bantuan Hukum dari PT ANGKASA PURA I (PERSERO) selaku tergugat Minta Ganti rugi kerugian tanah –       BAMBANG EKO

–       BASTIAR

–       AGUSSALIM N

–       AGUSTINA

–       GUNTUR FERRY

–       M.HAZMI

–       DANNY W

–       ERICK L

jawaban tergugat Proses Persidangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Pertama  

17/Pdt.G/2018/PN.Mtp

Perdata H.HADRAN,DKK PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (Persero) –        Terkait sehubungan dengan Kepemilikan Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km.17 Rt.27 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar seluas ± 4.972.5 meter² Adanya Permintaan Bantuan Hukum dari PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (Persero) selaku tergugat Agar Tanah dikembalikan kepada Penggugat –       BAMBANG EKO

–       RINALDI UMAR

–       JURIT KARTONO

–       BASTIAR

–       AGUSSALIM N

–       AGUSTINA

–       GUNTUR FERRY

–       M.HAZMI

–       DANNY W

–       DYAH K

Duplik Proses Persidangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Pertama  

38/Pdt.G/2018/PN.Mtp

Perdata  

ANNA TRISULA/LO TJIOE ING,DKK

 

 

PT. BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN

–        Terkait Kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km.17 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Adanya Permintaan Bantuan Hukum dari PT. BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN selaku tergugat Agar Tanah dikembalikan kepada Penggugat –       BAMBANG EKO

–       RINALDI UMAR

–       JURIT KARTONO

–       BASTIAR

–       AGUSSALIM N

–       AGUSTINA

–       GUNTUR FERRY

–       M.HAZMI

–       DANNY W

–       DYAH K

Saksi ahli dari tergugat Proses Persidangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Kejaksaan Negeri Barito Kuala (Marabahan) Tingkat Pertama  

183/1155/KUM/2018

 

12 Juli 2018

Perdata  

Bupati Barito Kuala Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum

 

Sdr. H. Rusman Aji Direktur PT. Citra Bakumpai Abadi

 

Kesalahan konstruksi jembatan

 

Mewakili Bupati Barito Kuala Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum, baik didalam maupun diluar Pengadilan sehubungan masalah amblasnya pilar 3 jembatan Mandastana-Tanipah

 

 

 

 

Ganti rugi / pemba ngunan kembali jembatan

1.  Amiru din, S.H. M.H.

2.  Rasyid Y S.H.M.H

3.  Dian Y, S.H.

4.  Dessita A, S.H.

 

Mengundang termohon ke kantor JPN untuk klarifikasi dan negosiasi penyelesaian masalah

 

Penyelesaian sec non litigasi, namun jika gagal akan dibawa ke Pengadilan (gugatan)

 

24.

Kejaksaan Negeri Barito Kuala (Marabahan) Tingkat Pertama  

1961/VIII-04/0718

 

24 Juli 2018

Perdata  

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin

 

PT. Sejahtera Abadi Sentosa

 

Ketidakpatuhan mendaftarkan karyawan mjd peserta JKN KIS

 

Melakukan negosiasi dg PT. Sejahtera Abadi Sentosa thd masalah ketidakpatuhan PT tsb dlm pendaftaran pekerja mjd peserta JKN KIS

 

Agar mendaftarkan karya wan mjd peseta JKN KIS

1. Amiru din, S.H. M.H.

2. Dian Y, S.H.

3. Dessita A, S.H.

Termohon telah datang ke ktr JPN dan menyatakan akan daftarkan 1.000 karyawannya pd BPJS kesehatan di tahun 2018 dan sisanya di daftarkan pd tahun 2019  

 

 

Penyelesaian sec non litigasi

 

25.

 

Kejaksaan Negeri Banjarmasin

 

 

Tingkat Pertama

 

 

No.93/

Pdt.G/

2018/

PN.BJM

 

 

30 Agustus 2018

 

 

Perdata

 

 

 

ALWI  . H

 

 

– Walikota Banjarmasin

Tergugat I

–              Sekda Banjarmasin

Tergugat II

– Kepala Satpol PP

Turut Tergugat

 

 

Sengketa ganti rugi pembebasan tanah untuk Pelebaran Jalan RSU Sultan Suriansyah Banjarmasin

 

 

–   Pada tahun 2018  , Pemerintah Kota Banjarmasin mengadakan kegiatan pembebasan lahan  untuk kepentingan umum  untuk pelebaran Jalan RSU Sultan Suriansyah Banjarmasin

–   Kegiatan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan depan RSU Sultan Suriansyah Banjarmasin telah di berikan ganti rugi sesuai taksiran harga ayang telah dibuat oleh tim penilai independen /apraisal  , termasuk didalamnya Bangunan  milik Penggugat harga ganti rugi sebesar Rp.136.000.000 ,- ( seratus tiga puluh enam juta rupiah),namun Penggugat keberatan dengan harga yang di tawarkan sehingga uang ganti rugi di lakukan konsinyasi melalui pengadilan negeri Banjarmasin  dan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan.

 

 

DALAM PROVISI:

1.Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;

2.  Melarang kepada Tergugat I melalui Tergugat II dan Turut Tergugat melakukan kegiatan pemanfaatan tanah milik Penggugat untuk pelebaran jalan depan RSUD Pemerintah Kota Banjarmasin ;

3.  Melarang kepada Tergugat I melalui Tergugat II dan Turut Tergugat atau pihak-pihak lain yang mendapat Hak atau Kuasa daripadanya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan /perbuatan-perbuatan hukum termasuk mengalihkan hak kepemilikan atas objek perkara tersebut kepada pihak lain;

4.  Meletakan sita jaminan                   (Conservatoir Beslag) atas objek perkara

 

                         DALAM POKOK PERKARA :

1   Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

2   Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas menurut hukum atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Rantauan Darat RT.005 RW.001 Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Fisik BIdang Tanah PP .24/1997jo PMNA/KNPN Nomor.3 Tahun 1997 pasal 76 atas nama ALWI H tanggal 21 Februari 2018 ;

3.  Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum     (onrech-matige daad).

4   Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian Materiel :

Kerugian akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut , untuk mengganti tanah dan bangunan milik Penggugat :

–    Luas bangunan 176,9 M2 X Rp.1.500.000 ,- = Rp.263.350. 000 ,-

–    Luas tanah 176,9 m2 X Rp.2.000. 000 ,- = Rp.353.800. 000 ,-

 

Total Rp.619.150.000 ,-  ( enam ratus Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

 

Kerugian    Immateriel :

 

Kerugian akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II merasa kecewa dan tidak tentram serta terganggu kejiwaannya , yang tidak dapat dinilai dengan uang , tapi dapat ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000 ,- (satu miliar rupiah)

Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara Ex aequo et bono dan dibayar secara tunai sekaligus .

 

5.    Menghukum Tergugat I melalui Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini ;

6.    Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu , walaupun ada Verset , Banding maupun Kasasi ( uitvoerbaar bij vorrad) ;

7.    Menghukum Tergugat I melalui Tergugat II dan Turut Tergugat untuk  membayar biaya perkara yang timbul  .

 

–   M.Ali Said Kurniawan, SH.

–   Akhmad Rifain,SH,MH

–   Daryoko,SH.

–   Rizvan Imanuddin, SH,MH.

–   Yudi Iswanto,SH.

–   SriWulandari, SH,MH.

 

 

Mediasi

 

 

 

 

 

Proses persidangan

 

 

26.

 

Kejaksaan Negeri Banjarmasin

 

 

Tingkat Pertama

 

 

No.97/

Pdt.G/

2018/

PN.BJM

 

 

7 September 2018

 

 

Perdata

 

 

 

ROMY FIRMANSYAH , DKK

 

 

– Walikota Banjarmasin

Tergugat I

–              Sekda Banjarmasin

Tergugat II

– Kepala Satpol PP

Turut Tergugat

 

 

Sengketa ganti rugi pembebasan tanah untuk Pelebaran Jalan RSU Sultan Suriansyah Banjarmasin

 

 

–   Pada tahun 2018  , Pemerintah Kota Banjarmasin mengadakan kegiatan pembebasan lahan  untuk kepentingan umum  untuk pelebaran Jalan RSU Sultan Suriansyah Banjarmasin

–   Kegiatan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan depan RSU Sultan Suriansyah Banjarmasin telah di berikan ganti rugi sesuai taksiran harga ayang telah dibuat oleh tim penilai independen /apraisal  , termasuk didalamnya Bangunan  milik Penggugat harga ganti rugi sebesar Rp.136.000.000 ,- ( seratus tiga puluh enam juta rupiah),namun Penggugat keberatan dengan harga yang di tawarkan sehingga uang ganti rugi di lakukan konsinyasi melalui pengadilan negeri Banjarmasin  dan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan.

 

 

DALAM PROVISI:

1.Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;

2.  Melarang kepada Tergugat I melalui Tergugat II dan Turut Tergugat melakukan kegiatan pemanfaatan tanah milik Penggugat untuk pelebaran jalan depan RSUD Pemerintah Kota Banjarmasin ;

3.  Melarang kepada Tergugat I melalui Tergugat II dan Turut Tergugat atau pihak-pihak lain yang mendapat Hak atau Kuasa daripadanya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan /perbuatan-perbuatan hukum termasuk mengalihkan hak kepemilikan atas objek perkara tersebut kepada pihak lain;

4.  Meletakan sita jaminan                   (Conservatoir Beslag) atas objek perkara

 

                         DALAM POKOK PERKARA :

1   Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

2   Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas menurut hukum atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Rantauan Darat RT.005 RW.001 Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Fisik BIdang Tanah PP .24/1997jo PMNA/KNPN Nomor.3 Tahun 1997 pasal 76 ;

3.  Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum     (onrech-matige daad).

4   Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian Materiel :

Kerugian akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut , untuk mengganti tanah dan bangunan milik Para Penggugat dengan Total keseluruhan kerugian para Penggugat sebesar  Rp.1.736.825.000 ,-  (satu miliar  tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah)

 

Kerugian    Immateriel :

 

Kerugian akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II merasa kecewa dan tidak tentram serta terganggu kejiwaannya , yang tidak dapat dinilai dengan uang , tapi dapat ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000 ,- (satu miliar rupiah) X 9 bidang tanah diatasnya = Rp.9.000.000.000 ,- ( Sembilan miliar rupiah)

Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara Ex aequo et bono dan dibayar secara tunai sekaligus .

 

5.    Menghukum Tergugat I melalui Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini ;

6.    Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu , walaupun ada Verset , Banding maupun Kasasi ( uitvoerbaar bij vorrad) ;

7.    Menghukum Tergugat I melalui Tergugat II dan Turut Tergugat untuk  membayar biaya perkara yang timbul.

 

Proses persidangan

 

 

 

 

 

Agenda persidangan : Mediasi

 

27.

Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Pertama 12/Pdt.sus-PHI/2018/PN.Bjm 12-07-2018 Perdata PHI Ahmad Mirza Husain, DKK  

BLUD RSUD Ulin Banjarmasin

–        sehubungan dengan perkara Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) mengenai Perselisihan HAK dan PHK yang diajukan oleh Akhmad Mirza Husein dkk Adanya Permintaan Bantuan Hukum dari BLUD RSUD Ulin Banjarmasin selaku tergugat I Para Penggugat dalam gugatannya merasa sebagai pegawai honor RSUD Ulin karena pengangkatannya berdasarkan SK dari Direktur RSUD Ulin, hal tersebut dilakukan oleh Pihak RSUD Ulin karena terjadi kekosongan pengelolaan satuan pengamanan (satpam) yang masih dilakukan lelang pada waktu tahun 2015 tersebut, namun dalam SK pengangkatan tersebut yakni surat Keputusan Direktur Nomor 188.4/0254/Kep-KUM/2015 pihak RSUD Ulin telah mengantisipasinya dengan memasukkan klausul pada point Keempat yakni masa tugas Anggota Satuan Pengamanan sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang pengelola Satuan Pengamanan untuk Tahun 2016. –       BAMBANG EKO

–       BASTIAR

–       RISMA ANSYARI

–       GUNTUR FERRY

–       M.HAZMI

–       DANNY W

Pembacaan Gugatan Proses Persidangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Pertama  

44/Pdt.G/2018/Pn.Bjb

 

Perdata  

PT. Tanjung Nusa Persada yang diwakili oleh Ir. Prayitno

 

Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Banjarmasin

 

sengketa gugatan Wanprestasi

Adanya Permintaan Bantuan Hukum dari Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Banjarmasin selaku tergugat  

alasan diajukan nya gugatan adalah Melaksanakan pekerjaan kontruksi pembangunan gedung pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin di Banjarbaru

–       BAMBANG EKO

–       BASTIAR

–       AGUSSALIM N

–       AGUSTINA

–       RISMA ANSYARI

–       GUNTUR FERRY

–       M.HAZMI

–       DANNY W

–       ERICK L

 

Mediasi

Proses Persidangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN REKAPITULASI : BANTUAN HUKUM
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2018

Lr. Datun.2

No Kejaksaan Tingkat Penanganan Perkara (Tingkat pertama/

Banding/Kasasi/PK)

Jenis

Perkara (Perdata/TUN/PPH)

Sisa Bulan/Tahun Lalu Masuk Bulan/Tahun Lap. Jumlah Hasil Kegiatan Sisa Ket
Diluar Pengadilan Penetapan Pengadilan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Pertama Perdata 8 2 10 1 9 Proses persidangan : 9

Putus : 1

2. Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tingkat Pertama Perdata 1 2 3 1 2 Proses persidangan : 2

Putus : 1

3. Kejaksaan Negeri Barito Kuala (Marabahan) Tingkat Pertama Perdata 3 0 3 3 Proses Persidangan : 3
4. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Amuntai) Tingkat Pertama Perdata 2 0 2 2 Proses Persidangan : 2
5. Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Banding Perdata 1 0 1 1 Proses Banding
6. Kejaksaan Negeri Kab. Banjar (Martapura) Tingkat Banding Perdata 1 0 1 1 Proses Banding
7. Kejaksaan Negeri Tapin (Rantau) Tingkat Banding Perdata 1 0 1 1 Proses Banding
8. Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tingkat Banding Perdata 1 0 1 1 0 Putus : 1
9. Kejaksaan Tinggi Kalsel Tingkat Kasasi Perdata 2 0 2 2 Proses kasasi : 2
10. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah (Barabai) Tingkat Kasasi Perdata 1 0 1 1 Proses kasasi
11. Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tingkat Kasasi Perdata 2 0 2 2 Proses Kasasi : 2
12. Kejaksaan Negeri Barito Kuala (Marabahan) Tingkat Kasasi Perdata 1 0 1 1 Proses kasasi
 

Jumlah

24  

4

 

28

 

3

  25

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN BULANAN : PELAYANAN HUKUM
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2018

 L.DATUN 4

 

 

No. Kejaksaan Identitas Kasus JPN Yang ditugaskan Jenis kasus Perdata/TUN/PPH  

Masalah

Kasus Posisi Kegiatan Hasil Kegiatan Ket
Pemohon / sumber informasi

(No.tgl.surat)

No. Sprint, Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kejaksaan Tinggi Kalsel Ratno No. Print : 1/Q.3.6/Gs /9/2018 – Bambang Eko M,SH

– Bastiar,SH,MH

– Agustina Qadarwati,SH

– Guntur Ferry F,SH

– Danny Widodo,SH

Perdata Surat Kuasa Tata cara memberikan surat Kuasa dlm pembayaran pajak motor ke samsat Konsultasi dari pemohon dan Tim JPN Memberikan penjelasan mengenai tata cara membuat surat kuasa dengan baik dan benar.
2. Kejaksaan Tinggi Kalsel Melda No. Print : 2/Q.3.6/Gs /8/2018 – Bambang Eko M,SH

– Bastiar,SH,MH

– Agustina Qadarwati,SH

– Guntur Ferry F,SH

– Danny Widodo,SH

Perdata Pembelian barang lewat online Saya berencana membeli barang lewat online dari luar daerah, tetapi saya masih ragu akan kebenaran barang tersebut, apalagi harus ngirim uang dlu baru di proses pengiriman barangnya Konsultasi dari pemohon dan Tim JPN Memberikan Penjelasan mengenai pembelian barang online,karena disini untuk penjaminan tidak ada sama sekali, cuman modal kepercayaan dari penjual tersebut.
3.  

Kejaksaan Negeri Banjarmasin

 

Untung Eko Laksono , SH

Staf Bag Hukum Pemko Banjarmasin

 

 

 

1.    M.Ali Said Kurniawan, SH.

2.    Akhmad Rifain, SH.MH.

3.    Daryoko, SH.

4.    Rizvan Imanuddin, SH.MH.

5.    Yudi Iswanto, SH.

6.    Sri Wulandari, SH.MH.

 

 

Perdata

 

 

Gugatan masyarakat terkait  ganti rugi tanah dan bangunan untuk pelebaran jalan depan rsu Sultan Suriansyah Banjarmasin .

 

Pada tahun 2018 , dalam rangka untuk pelebaran jalan depan RSU Sultan Suriansyah Banjarmasin ,  pemko Banjarmasin melakukan kegiatan ganti rugi tanah dan bangunan terhadap masyarakat , namun terdapat 8 (delapan) warga masyarakat yang keberatan , meskipun sudah di konsinyasi melalui pengdilan , 8                (delapan) warga masyarakat menolak dan melakukan Gugatan di pengadilan.

 

Konsultasi dan Pelayanan Hukum

 

JPN menyarankan agar pemko memberikan SKK kepada JPN untuk menghadapi persidangan Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

 

4. Kejaksaan Negeri

Hulu Sungai Utara

 

HERMAN

10 -09-2018

 

No. Sprint :                                          72/Q.3.14/Gs.1/09/2018

03 – 09 – 2018

 

Ivan Kusumayuda,.SH. MH.

 

 

 

 

PERDATA

 

 

 

Yang bersangkutan memiliki warisan dari orangtua berupa tanah lengkap dengan sertifikat. Namun, setelah lama tidak diurus ternyata tanah yang hak milik nya adalah orang tua sdr Herman , ada orang yang mengaku bahwa tanah itu milik dia

 

 

Yang bersangkutan memiliki warisan dari orangtua berupa tanah lengkap dengan sertifikat. Namun, setelah lama tidak diurus ternyata tanah yang hak milik nya adalah orang tua sdr Herman , ada orang yang mengaku bahwa tanah itu milik dia

 

 

Memberikan pelayanan Hukum kepada sdri. Herman Terkait permasalahan tersebut

 

 

Agar Sdr. Herman terlebih dahulu mencari tahu atau informasi mengenai surat-surat kepemilikan tanah  yang diakui oleh orang tersebut ke BPN Hulu Sungai Utara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Kejaksaan Negeri Banjarbaru

 

HALIMAH

 

1. Erick Ludfyansyah, SH, MH

2. Imma Purnamasari, SH, MH

3. Sulviany, SH, MH

4. Afifah Ratna Ningrum, SH

 

 

Perdata

 

Perdata Agama

Saya seorang perempuan yang tidak menerima poligami dan memilih meninggalkan rumah. Setahun kemudian, setelah saya menolak rujuk, mantan suamipun menggugat saya di pengadilan agama. Beberapa kali saya mendapat panggilan sidang, tetapi saya sebagai tergugat tidak pernah sekalipun menghadiri sidang perceraian saya, karena trauma yang dialami sehingga selalu merasa tidak siap jika harus berhadapan kembali dengan mantan suami.
Sekarang sidang telah selesai dan mantan suami telah mendapat akta cerai serta melegalkan pernikahannya dengan isteri barunya, dengan biaya perceraian semua ditanggung penggugat yang disini adalah mantan suami saya. Pertanyaan saya:1.  Apakah ketidak hadiran saya dalam sidang harus membayar denda? Berapa besar nominal dendanya untuk ketidak hadiran sampai sidang putusan selesai?2.  Mengingat perjanjian awal bahwa penggugat membayar semua biaya sidang perceraian, apakah denda untuk tergugat yang tidak hadir juga turut dibayarkan penggugat?

3.  Kalau tergugat belum membayar denda ketidakhadiran, apakah penggugat bisa mengambil akta cerainya?

4.  Jika akhirnya tergugat mengambil akta cerai, setelah penggugat mengambil akta cerainya, apakah saat pengambilan tergugat harus sekalian membayar denda ketidak hadiran?

 

 

Konsultasi Hukum

1.  Dalam perkara perceraian, tidak ada denda terhadap Tergugat/Termohon yang tidak menghadiri sidang perceraian sampai perkara diputus. Terhadap Termohon/Tergugat yang tidak pernah hadir pada saat sidang, perkaranya diputus secara verstek (putusan tanpa hadirnya Tergugat/Termohon). Pasal 125 HIR ayat (1) / R.Bg pasal 149 ayat (1):Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d,t.)

2.  Biaya perkara terhadap perceraian seluruhnya dibebankan kepada Penggugat / Pemohon. Tergugat/Termohon tidak dikenakan biaya apa-apa. Dasar hukum: Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 : (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.

3.  Setelah Sidang Ikrar Talak, pemohon dan Termohon sudah dapat mengambil akta cerai.

4.  Tidak ada denda dalam mengabil akta cerai. Yang dibebankan hanya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yaitu untuk Akta Cerai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), dan untuk Salinan Putusan/Penetapan Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per lembar.

 

 

6.

 

Kejaksaan Negeri Banjarbaru

 

YUNI

 

 

1. Erick Ludfyansyah, SH, MH

2. Imma Purnamasari, SH, MH

3. Sulviany, SH, MH

4. Afifah Ratna Ningrum, SH

 

 

Perdata

 

Hukum Perdata

Saya ingin berkonsultasi seputar perumahan.
Pada bulan Mei 2012, saya membeli rumah dengan status masih tanah kepada salah satu developer terkemuka di banjarbaru. Rencananya rumah tersebut akan selesai dibangun pada bulan Juni 2018. Pada bulan September 2016, saya mendapat kabar kurang bagus dari pihak developer bahwa tanah untuk rumah tersebut kena masalah sengketa tanah dengan pihak ahli waris tanah dan developer. Ada kira-kira 40an unit yg terkena masalah tersebut. 
Kemudian kami diundang developer untuk membicarakan masalah tersebut. Keputusannya, karena kami membayar dengan cicilan bertahap, maka hampir semua uang kami dikembalikan sementara, namun dipotong 10jt sebagai booking fee apabila kasus tanah tersebut dapat diselesaikan maka kami dijanjikan akan diberi lahan / direlokasi. 
Namun hingga saat ini, kami belum diberi kabar mengenai relokasi maupun penyelesaian kasus tanah tersebut. Jadi kami belum mendapat tanah apapun. Devloper selalu menghindar bila kami menanyakan melalui surat/ telepon. Due date pembangunan tanah tersebut adalah juni 2018.
Bagaimana menurut bapak kasus tersebut? Apakah kami perlu menuntut pihak developer agar kami mendapat hak atas tanah tersebut?
 

Konsultasi Hukum

 

Berdasarkan paparan yang di ceritakan, maka sebaiknya yang dilakukan adalah:

1.   Mengajak pihak developer untuk membicarakan kembali secara baik-baik penelesaian masalah tersebut.

2.   Apabila hal tersebut tidak berhasil, maka dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri. Ketika ada perjanjia tertulis antara saudari dengan pihak developer, maka pihak yang mengingkari perjanjian tersebut dapat dikatakan wan prestasi.
Wanprestasi dapat berupa:

a.    tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

b.    melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;

c.    melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau

d.    melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga.

 

 

7.

 

Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu

 

 

Muhammad Saifudin

 

No. Print : 10/Q.3.21/Gtn.1/09/2018

 

Prasetyo Budi Utoyo, SH. Hanindyo Budidanarto, SH.MH.

Rusnen Heldawati, SH.

 

 

Perdata

 

Pengrusakan

 

Pengrusakan bangunan rumah

 

Konsultasi dari Pemohon dan Tim JPN

 

Memberikan Penjelasan mengenai  cara penyelesaian        Pengrusakan bangunan rumah sesuai hukum perdata.

 

 

8.

 

Kejaksaan Negeri Barito Kuala

 

Franga Kesuma

(tanggal 19 September 2018)

 

09/Q.3.19/09/2018, tanggal 19 September 2018

 

Amirudin,  S.H., M.H.

 

 

Perdata

 

Sengketa jual-beli tanah

 

Pembelian tanah yang diatasnya terdapat sebuah rumah, kemudian muncul sengketa thd jual-beli tsb dan Pengadilan dalam putusannya memenangkan pihak pembeli. Apakah ketika eksekusi, rumah tsb dapat digusur?

 

Konsultasi dan tanya jawab dengan JPN

 

JPN memberi penjelasan bahwa sepanjang pihak yang dikalahkan tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan tsb inkracht dan dapat dieksekusi termasuk perobohan rumah jika amar putusan meliputi pengosongan rumah

Berita Acara hasil konsultasi telah diarsipkan

 

 

9.

 

Kejaksaan Negeri Tanah Laut

Arhani 1. Reza Oktavian,   SH

2. Susanti, SH

 

Perdata Sengketa tanah / lahan Bahwa Sdr. Arhani menggadaikan sebidang tanah  yang terletak di Jl. Tambak Kutapi Kec. Kurau Kab. Tanah Laut kepada Anang dan belum sempat ditebus sdr.  Anang meninggal, tinggallah anaknya yang bernama Supian, kemudian Sdr. Arhani ingin menebus kpa Supian tetapi Supian mengaku bahwa tanah tsb  sdh dibeli ayahnya (Anang) Menganjurkan kepada sdr. Arhani untuk melakukan mediasi dengan Supian, dan jika benar dibeli mana suratnya Bahwa dari saran tersebut Arhani akan melakukan mediasi dengan Supian Selesai

 

 

 

 

 

10. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Bpjs Ketenaga-Kerjaan Sks-04/Q.3.13/Gs/09/2018

17 September 2018

1.   Dyah Kusumaningtyas S,Sh.Mh

2.   Bayuakbar Sulaiman,Sh

3.   Irwan Sukmana,Sh

Perdata Pendaftaran Dan Penagihan Terdapat 11 Perusahaan Yang Belum Mendaftarkan Pegawainya Pada Bpjs Ketenagakerjaan Dan Terdapat 2 Perusahaan Yang Menunggak Pembayaran.  

Sosialisasi Pendampingan Dalam Hal Penagihan.

 

Undangan Telah Di Sampaikan. Undangan Untuk Tanggal 26 September 2018

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

 

LAPORAN REKAPITULASI : PELAYANAN HUKUM
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2018

 

Lr. Datun. 4

No Kejaksaan Pemohon /Sumber Informasi Masalah Kasus Posisi Sisa Bulan/Tahun Lalu Masuk Bulan/Tahun Lap. Jumlah Sisa Petunjuk Yang Diberikan Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kejaksaan Tinggi Kalsel Ratno Surat Kuasa Tata cara memberikan surat Kuasa dlm pembayaran pajak motor ke samsat 1 1 Memberikan penjelasan mengenai tata cara membuat surat kuasa dengan baik dan benar.  

2. Kejaksaan Tinggi Kalsel Melda Pembelian barang lewat online Saya berencana membeli barang lewat online dari luar daerah, tetapi saya masih ragu akan kebenaran barang tersebut, apalagi harus ngirim uang dlu baru di proses pengiriman barangnya 1 1 Memberikan Penjelasan mengenai pembelian barang online,karena disini untuk penjaminan tidak ada sama sekali, cuman modal kepercayaan dari penjual tersebut.  

 

3.

 

 

Kejaksaan Negeri Banjarmasin

 

Untung Eko Laksono , SH

Staf Bag Hukum Pemko Banjarmasin

 

Gugatan masyarakat terkait  ganti rugi tanah dan bangunan untuk pelebaran jalan depan rsu Sultan Suriansyah Banjarmasin .

 

Pada tahun 2018 , dalam rangka untuk pelebaran jalan depan RSU Sultan Suriansyah Banjarmasin ,  pemko Banjarmasin melakukan kegiatan ganti rugi tanah dan bangunan terhadap masyarakat , namun terdapat 8 (delapan) warga masyarakat yang keberatan , meskipun sudah di konsinyasi melalui pengdilan , 8                (delapan) warga masyarakat menolak dan melakukan Gugatan di pengadilan.

1 1  

JPN menyarankan agar pemko memberikan SKK kepada JPN untuk menghadapi persidangan Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

 

4.

Kejaksaan Negeri

Hulu Sungai Utara

 

HERMAN

 

 

Yang bersangkutan memiliki warisan dari orangtua berupa tanah lengkap dengan sertifikat. Namun, setelah lama tidak diurus ternyata tanah yang hak milik nya adalah orang tua sdr Herman , ada orang yang mengaku bahwa tanah itu milik dia

 

 

Yang bersangkutan memiliki warisan dari orangtua berupa tanah lengkap dengan sertifikat. Namun, setelah lama tidak diurus ternyata tanah yang hak milik nya adalah orang tua sdr Herman , ada orang yang mengaku bahwa tanah itu milik dia

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Agar Sdr. Herman terlebih dahulu mencari tahu atau informasi mengenai surat-surat kepemilikan tanah  yang diakui oleh orang tersebut ke BPN Hulu Sungai Utara

 

 

 

 

 

 

5.

Kejaksaan Negeri

Banjarbaru

 

Halimah

 

Perdata Agama

Saya seorang perempuan yang tidak menerima poligami dan memilih meninggalkan rumah. Setahun kemudian, setelah saya menolak rujuk, mantan suamipun menggugat saya di pengadilan agama. Beberapa kali saya mendapat panggilan sidang, tetapi saya sebagai tergugat tidak pernah sekalipun menghadiri sidang perceraian saya, karena trauma yang dialami sehingga selalu merasa tidak siap jika harus berhadapan kembali dengan mantan suami.
Sekarang sidang telah selesai dan mantan suami telah mendapat akta cerai serta melegalkan pernikahannya dengan isteri barunya, dengan biaya perceraian semua ditanggung penggugat yang disini adalah mantan suami saya. Pertanyaan saya:1.  Apakah ketidak hadiran saya dalam sidang harus membayar denda? Berapa besar nominal dendanya untuk ketidak hadiran sampai sidang putusan selesai?2.  Mengingat perjanjian awal bahwa penggugat membayar semua biaya sidang perceraian, apakah denda untuk tergugat yang tidak hadir juga turut dibayarkan penggugat?

3.  Kalau tergugat belum membayar denda ketidakhadiran, apakah penggugat bisa mengambil akta cerainya?

4.  Jika akhirnya tergugat mengambil akta cerai, setelah penggugat mengambil akta cerainya, apakah saat pengambilan tergugat harus sekalian membayar denda ketidak hadiran?

 

 

 

1

1 1.      Dalam perkara perceraian, tidak ada denda terhadap Tergugat/Termohon yang tidak menghadiri sidang perceraian sampai perkara diputus. Terhadap Termohon/Tergugat yang tidak pernah hadir pada saat sidang, perkaranya diputus secara verstek (putusan tanpa hadirnya Tergugat/Termohon). Pasal 125 HIR ayat (1) / R.Bg pasal 149 ayat (1):Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d,t.)

2.      Biaya perkara terhadap perceraian seluruhnya dibebankan kepada Penggugat / Pemohon. Tergugat/Termohon tidak dikenakan biaya apa-apa. Dasar hukum: Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 : (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.

3.      Setelah Sidang Ikrar Talak, pemohon dan Termohon sudah dapat mengambil akta cerai.

4.      Tidak ada denda dalam mengabil akta cerai. Yang dibebankan hanya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yaitu untuk Akta Cerai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), dan untuk Salinan Putusan/Penetapan Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per lembar.

 

 

6.

Kejaksaan Negeri

Banjarbaru

 

Yuni

 

Hukum Perdata

Saya ingin berkonsultasi seputar perumahan.
Pada bulan Mei 2012, saya membeli rumah dengan status masih tanah kepada salah satu developer terkemuka di banjarbaru. Rencananya rumah tersebut akan selesai dibangun pada bulan Juni 2018. Pada bulan September 2016, saya mendapat kabar kurang bagus dari pihak developer bahwa tanah untuk rumah tersebut kena masalah sengketa tanah dengan pihak ahli waris tanah dan developer. Ada kira-kira 40an unit yg terkena masalah tersebut. 
Kemudian kami diundang developer untuk membicarakan masalah tersebut. Keputusannya, karena kami membayar dengan cicilan bertahap, maka hampir semua uang kami dikembalikan sementara, namun dipotong 10jt sebagai booking fee apabila kasus tanah tersebut dapat diselesaikan maka kami dijanjikan akan diberi lahan / direlokasi. 
Namun hingga saat ini, kami belum diberi kabar mengenai relokasi maupun penyelesaian kasus tanah tersebut. Jadi kami belum mendapat tanah apapun. Devloper selalu menghindar bila kami menanyakan melalui surat/ telepon. Due date pembangunan tanah tersebut adalah juni 2018.
Bagaimana menurut bapak kasus tersebut? Apakah kami perlu menuntut pihak developer agar kami mendapat hak atas tanah tersebut?
 

 

1

 

1

 

1.) Berdasarkan paparan yang di ceritakan, maka sebaiknya yang dilakukan adalah:

1. Mengajak pihak developer untuk membicarakan kembali secara baik-baik penelesaian masalah tersebut.

2. Apabila hal tersebut tidak berhasil, maka dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri. Ketika ada perjanjia tertulis antara saudari dengan pihak developer, maka pihak yang mengingkari perjanjian tersebut dapat dikatakan wan prestasi.
Wanprestasi dapat berupa:

a. tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

b. melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;

c. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga.

 

7.

 

Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu

 

 

MUHAMMAD SAIFUDIN

 

Pengrusakan

 

Pengrusakan bangunan rumah

 

 

1

 

 

1

 

 

Memberikan Penjelasan mengenai  cara penyelesaian        Pengrusakan bangunan rumah sesuai hukum perdata.

 

 

 

8.

 

Kejaksaan Negeri Barito Kuala

 

Franga Kesuma

(tanggal 19 September 2018)

 

Sengketa jual-beli tanah

 

Pembelian tanah yang diatasnya terdapat sebuah rumah, kemudian muncul sengketa thd jual-beli tsb dan Pengadilan dalam putusannya memenangkan pihak pembeli. Apakah ketika eksekusi, rumah tsb dapat digusur?

 

 

1

 

1

 

 

JPN memberi penjelasan bahwa sepanjang pihak yang dikalahkan tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan tsb inkracht dan dapat dieksekusi termasuk perobohan rumah jika amar putusan meliputi pengosongan rumah

 

Berita Acara hasil konsultasi telah diarsipkan

 

 

9.

 

Kejaksaan Negeri Tanah Laut

Arhani Sengketa Tanah/ Lahan Bahwa Sdr. Arhani menggadaikan sebidang tanah  yang terletak di Jl. Tambak Kutapi Kec. Kurau Kab. Tanah Laut kepada Anang dan belum sempat ditebus sdr.  Anang meninggal, tinggallah anaknya yang bernama Supian, kemudian Sdr. Arhani ingin menebus kpa Supian tetapi Supian mengaku bahwa tanah tsb  sdh dibeli ayahnya (Anang) 1 1 Bahwa dari saran tersebut Arhani akan melakukan mediasi dengan Supian Selesai

 

 

10.

 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar

Bpjs Ketenagakerjaan Sosialisasi Dan Permintaan Pendampingan Dalam Hal Penagihan Iuran Perusahaan Yang Menunggak  

Masih Terdapat Tunggakan Iuran Wajib

13 13 Sedang Dalam Proses

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN BULANAN : TINDAKAN HUKUM LAIN
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2018

L. Datun. 6

No Kejaksaan Identitas Perkara Para Pihak Jenis kasus

PPH/Perdata/ TUN

Masalah Kasus Posisi JPN Bentuk Tindakan hukum lain Tahap & Kegiatan Hasil Tindakan hukum lain Ket
No. Sprint Tgl Pihak Pertama Pihak Kedua
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
 

1.

 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar

 

Print-095/Q.3.13/Gs.1/03/2018

 

12 September 2018

 

Pdam

 

Pelanggan Pdam

 

Perdata

 

Air Ilegal

 

Telah Terjadi Pengambilan Air Sebelum Meter (Air Ilegal) Di Wilayah Sungai Tabuk.

 

1. Dyah Kusumaningtyas S.

2. Ernawati

3. Mamik Indrawati Umi Naimah

 

Mediasi

 

Belum Dilakukan Mediasi Masih Menunggu Pihak Pdam Mengenai Pelaksanaannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN REKAPITULASI : TINDAKAN HUKUM LAIN
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2018

 Lr. Datun. 6

No Kejaksaan Masalah Kasus Posisi Para Pihak Masuk Bulan/

Tahun Lap.

Jumlah Sisa Hasil kegiatan Keterangan
Pihak Pertama Pihak Kedua
1 2 4 5 6 10 11
 

1.

 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar

 

Air Illegal

 

Telah Terjadi Pengambilan Air Sebelum Meter (Air Ilegal) Di Wilayah Sungai Tabuk.

 

Pdam

 

Pelanggan Pdam

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

PENANGANAN PERKARA PERDATA

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

PERIODE BULAN SEPTEMBER / TAHUN 2018

YANKUM PERDATA

FUNGSI DATUN SISA MASUK JUMLAH SELESAI SISA DITINDAKLANJUTI DENGAN PROSES LITIGASI
PELAYANAN HUKUM  

 

10

 

10

 

10

 

 

PENDAPAT HUKUM / LO  

 

 

 

 

 

PENDAMPINGAN HUKUM / LA  

 

 

 

 

 

TINDAKAN HUKUM LAIN  

 

1

 

1

 

1

 

 

 

PENANGANAN PERKARA PERDATA

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGI KALIMANTAN SELATAN

PERIODE BULAN SEPTEMBER / TAHUN 2018

BANTUAN HUKUM PERDATA

 

SISA MASUK JUMLAH SELESAI MASIH DALAM PERSIDANGAN
PN BANDING KASASI PK PN BANDING KASASI PK PN BANDING KASASI PK PN BANDING KASASI PK PN BANDING KASASI PK
15 4 19 2 17
4 0 4 1 3
5 0 5 0 5
0 0 0 0 0

Keterangan :

  1. Perkara di Tingkat Pertama yang dimenangkan oleh JPN : 2 Perkara
  1. Perkara di Tingkat Banding yang dimenangkan oleh JPN : 1 Perkara
  2. Perkara di Tingkat Kasasi yang dimenangkan oleh JPN : –
  3. Perkara di Tingkat PK yang dimenangkan oleh JPN : –

 

PERKARA TATA USAHA NEGARA

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN BULANAN : BANTUAN HUKUM
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2018

L.Datun.2

No Kejaksaan Tingkat penanganan perkara

(Tingkat pertama/

Banding

/Kasasi/PK)

Identitas Perkara Jenis perkara PDT/ TUN/ PPH Pihak-pihak dalam perkara  

Masalah

Kasus Posisi Tuntutan penggugat pemohon/ pelawan JPN

yang ditugas-kan

Tahap & Kegiatan Penanganan Perkara Ringkasan Hasil Kegiatan Ket
No. Reg Tanggal

Reg.

Di luar pengadilan Penetapan/ pengadilan
Pengugat/ Pemohon/ pelawan Tergugat/ Termohon/

Terlawan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tingkat Banding 4/G/2018/PTUN.Bjm 26 Januari 2018 TUN PT. Sebuku Sejaka Coal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pencabutan Izin  Usaha Pertambangan Gubernur Kalimantan Nomor 503/120/DPMPTSP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara oleh PT. Sebuku Sejaka Coal di Kabupaten Kotabaru. Penggugat meminta agar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara oleh PT. Sebuku Sejaka Coal  di Kabupaten Kotabaru dibatalkan. 1.      Bambang Eko Mintardjo, SH

2.      Jurit Kartono, SH

3.      Agussalim Nasution, SH, MH

Proses Banding
2. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tingkat Banding 5/G/2018/PTUN.Bjm 26 Januari 2018 TUN PT. Sebuku Tanjung Coal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pencabutan Izin  Usaha Pertambangan Gubernur Kalimantan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara oleh PT. Sebuku Tanjung Coal di Kabupaten Kotabaru. Penggugat meminta agar  Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara oleh PT. Sebuku Tanjung Coal di Kabupaten Kotabaru dibatalkan. 1.      Bambang Eko Mintardjo, SH

2.      Jurit Kartono, SH

3.      Agussalim Nasution, SH, MH

Proses Banding
3. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tingkat Banding 6/G/2018/PTUN.Bjm 26 Januari 2018 TUN PT. Sebuku Batubai Coal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pencabutan Izin  Usaha Pertambangan Gubernur Kalimantan Nomor 503/119/DPMPTSP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara oleh PT. Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru. Penggugat meminta agar  Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara oleh PT. Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru dibatalkan 1.      Bambang Eko Mintardjo, SH

2.      Jurit Kartono, SH

3.      Agussalim Nasution, SH, MH

Proses Banding
4. Kejaksaan Negeri Barito Kuala Pertama 17/G/2018/PTUN.BJM Mei 20 18 TUN H. JUNAIDI, dkk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala Gugatan thd  pemecahan Setipikat Hak Milik Menurut Penggugat pemecahan Setipikat Hak Milik menjadi beberapa bidang tanah adl cacat hukum karena melanggar prosedur tentang Pendaftaran Tanah dan  melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Pembatalan Sertipi kat  Hak Milik 1. Amiru din, S.H. M.H.

2. Rasyid Y S.H.M.H

3. Esa S, S.H.

4.Dessita A, S.H.

Pembuktian surat

 

5. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tingkat Pertama 21/G/2018/PTUN.BJM 10 Agustus 2018 TUN H. Rusmadi S.Ag, S.Pd, I,MM Kepala Kantor Kementerian Agama Wilyah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Surat Keputusan Tata Usaha Negara  yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI Nomor : B.II/3/PDJ/18481 tanggal 22 Juni 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama pada Unit Kerja Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Adanya Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat Tentang penjatuhan hukuman disiplin Penggugat merasa keberatan atas Keputusan Kementerian Agama RI, dan Meminta untuk di batalkan 1.     Bambang Eko Mintardjo, SH

 

2.     Agussalim Nasution, SH, MH

3.     Risma Ansyari,SH,MH

4.     Agustina Qadarwati,SH

5.     Guntur Ferry Fahtar,SH,MH

6.     M.Hazmi MT,SH,MH

7.     Danny Widodo,SH

Selesai Proses persidangan dicabut oleh Pihak Penggugat
6. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tingkat Pertama 22/G/2018/PTUN.BJM 26 September 2018 TUN PT. Sebuku Batubai Coal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pembatalan surat rekomendasi untuk HGU Adanya gugatan yang diajukan oleh PT. Sebuku Batubai Coal tentang Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :525.26/00987/PU tanggal 25 Juni 2018 tentang Peruntukan Tanah sesuai skala prioritas daerah Provinsi Kalimantan Selatan Jo Surat Nomor : 525.26/01315/PU tanggal 9 Agustus 2018 tentang Klarifikasi Peruntukan Tanah sesuai skala prioritas daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penggugat meminta agar Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :525.26/00987/PU tanggal 25 Juni 2018 tentang Peruntukan Tanah sesuai skala prioritas daerah Provinsi Kalimantan Selatan Jo Surat Nomor : 525.26/01315/PU tanggal 9 Agustus 2018 tentang Klarifikasi Peruntukan Tanah sesuai skala prioritas daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibatalkan. 1.     Bambang Eko Mintardjo, SH

2.     Agussalim Nasution, SH, MH

3.     Bastiar ,SH,MH

4.     Agustina Qadarwati,SH

5.     Guntur Ferry Fahtar,SH,MH

6.     M.Hazmi MT,SH,MH

7.     Danny Widodo,SH

Sidang persiapan

 

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN REKAPITULASI : BANTUAN HUKUM
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2018

Lr. Datun.2

No Kejaksaan Tingkat Penanganan Perkara (Tingkat pertama/

Banding/Kasasi/PK)

Jenis

Perkara (Perdata/TUN/PPH)

Sisa Bulan/Tahun Lalu Masuk

Bulan/Tahun

Lap.

Jumlah Hasil Kegiatan Sisa Ket
Diluar

Pengadilan

Penetapan Pengadilan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.  

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan

 

Tingkat Pertama TUN 1 1 2 1 1 Tingkat Banding : 3

Tingkat Pertama : 2

Tingkat Banding 3 3 3
2.  

Kejaksaan Negeri Barito Kuala

 

Tingkat Pertama TUN 1 1 1 Tingkat Pertama : 1
Jumlah 5 1 6 1 5

 

PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

PERIODE BULAN SEPTEMBER /TAHUN 2018

BANTUAN HUKUM TATA USAHA NEGARA

 

SISA MASUK JUMLAH SELESAI
MASIH DALAM PERSIDANGAN
PTUN BDG KS PK  

HUMA

MA

 

 

HUM

MK

 

PTUN BDG KS PK HUM

MA

HUM

MK

PTUN BDG KS PK HUM

MA

HUM

MK

PTUN BDG KS PK HUM

MA

HUM

MK

PTUN BDG KS PK HUM

MA

HUM
MK
2 3 1 3 3 1 2 3

Keterangan :

  1. Perkara di Tingkat Pertama yang dimenangkan oleh JPN : 1 perkara
  2. Perkara di Tingkat Banding yang dimenangkan oleh JPN : –
  3. Perkara di Tingkat Kasasi yang dimenangkan oleh JPN : –
  4. Perkara di Tingkat P K yang dimenangkan oleh JPN : –

Situs Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan