Health

BIDANG INTELIJEN

ASISTEN BIDANG INTELIJEN

PEJABAT : MUHAMAD HIDAYAT, SH.MH.

MENYELENGGARAKAN FUNGSI :

A) PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA SERTA LAPORAN  PELAKSANAANNYA;

B) PERENCANAAN, PENGKAJIAN, PELAKSANAAN, PENGADMINISTRASIAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS, KEGIATAN INTELIJEN, OPERASI INTELIJEN, ADMINISTRASI INTELIJEN, PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROYEK YANG BERSIFAT STRATEGIS BAIK NASIONAL MAUPUN DAERAH DI DAERAH HUKUMNYA SERTA PENERANGAN HUKUM GUNA MENGHASILKAN DATA DAN INFORMASI SEBAGAI BAHAN MASUKAN BAGI PIMPINAN UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN;

C)   PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS, KEGIATAN INTELIJEN, OPERASI INTELIJEN, ADMINISTRASI INTELIJEN, PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROYEK YANG BERSIFAT STRATEGIS BAIK NASIONAL MAUPUN DAERAH, SERTA PENERANGAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI DAERAH HUKUMNYA;

D)  PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMETAAN POTENSI ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN DAN TANTANGAN DI BIDANG IDEOLOGI, POLITIK DAN PERTAHANAN KEAMANAN, SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN, EKONOMI DAN KEUANGAN SERTA PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS BERDASARKAN DATA DAN INFORMASI YANG BERASAL DARI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN ASISTEN BIDANG INTELIJEN, KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI DAERAH HUKUMNYA;

E)  PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGADMINISTRASIAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PEMBERIAN DUKUNGAN TEKNIS SECARA INTELIJEN KEPADA BIDANG LAIN DI DAERAH HUKUMNYA BERDASARKAN PRINSIP KOORDINASI;

F)    PERENCANAAN,PENGELOLAAN, DAN PEMELIHARAAN PERALATAN INTELIJEN;

G)  PENYUSUNAN, PENYAJIAN DAN PENDISTRIBUSIAN SERTA PENGARSIPAN LAPORAN BERKALA DAN LAPORAN INSIDENTIL;   

H)   PENYUSUNAN, PENYAJIAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERKIRAAN KEADAAN INTELIJEN DI BIDANG IDEOLOGI, POLITIK DAN PERTAHANAN KEAMANAN, SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN, EKONOMI DAN KEUANGAN, SERTA PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS;

I)     PENGADMINISTRASIAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGARSIPAN PRODUK INTELIJEN BAIK YANG BERASAL DARI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN ASISTEN BIDANG INTELIJEN MAUPUN KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI DAERAH HUKUMNYA;

J)   PENYIAPAN BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA PENDISTRIBUSIAN HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA, KEGIATAN INTELIJEN DAN OPERASI INTELIJEN SERTA ADMINISTRASI INTELIJEN BAIK YANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN ASISTEN BIDANG INTELIJEN MAUPUN KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI DAERAH HUKUMNYA;

K)  PENGELOLAAN BANK DATA INTELIJEN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI INTELIJEN BAIK YANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN ASISTEN BIDANG INTELIJEN MAUPUN KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI DAERAH HUKUMNYA;  

L)     PENYIAPAN BAHAN ANALISA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INTELIJEN DAN TEKNOLOGI INTELIJEN;

M) PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KOORDINASI DAN/ATAU KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, INSTANSI, DAN ORGANISASI LAINNYA;

N)     PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN TEKNIS INTELIJEN DAN ADMINISTRASI INTELIJEN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI DAERAH HUKUMNYA;

O)     PEMELIHARAAN PERALATAN INTELIJEN;

P)  PENYIAPAN BAHAN EVALUASI DAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA FUNGSIONAL SANDIMAN; DAN

Q)    PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI.

KASI A (IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN DAN KEAMANAN)

PEJABAT : M. HARTONO, SH.

MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN KEBIJAKAN TEKNIS, KEGIATAN INTELIJEN DAN OPERASI

INTELIJEN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN

DI DAERAH HUKUMNYA.

RUANG LINGKUP BIDANG IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN MELIPUTI SEKTOR

PENGAMANAN PANCASILA, KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA, GERAKAN SEPARATIS,

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN KEPALA

DAERAH, GERAKAN TERORIS DAN RADIKAL, PENGAMANAN WILAYAH TERITORIAL, KEJAHATAN

SIBER, CEGAH TANGKAL, PENGAWASAN ORANG ASING, PENGAMANAN SUMBER DAYA

ORGANISASI KEJAKSAAN, DAN PENGAMANAN PENANGANAN PERKARA.


KASI B (SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN)

PEJABAT : ACHMAD JUSRIADI, SH.

MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN KEBIJAKAN TEKNIS, KEGIATAN INTELIJEN DAN OPERASI

INTELIJEN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG SOSIAL, BUDAYA, DAN KEMASYARAKATAN DI

DAERAH HUKUMNYA.

RUANG LINGKUP BIDANG SOSIAL, BUDAYA, DAN KEMASYARAKATAN MELIPUTI SEKTOR

PENGAWASAN PEREDARAN BARANG CETAKAN DALAM NEGERI, PENGAWASAN PEREDARAN

IMPOR BARANG CETAKAN, PENGAWASAN SISTEM PERBUKUAN, PENGAWASAN PENGAWASAN

MEDIA KOMUNIKASI, PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN DALAM

MASYARAKAT, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN / ATAU PENODAAN AGAMA, KETAHANAN

BUDAYA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT,

PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM, SERTA PEMBINAAN

MASYARAKAT TAAT HUKUM DI DAERAH HUKUMNYA.

KASUBSI B.1 (SUBSEKSI PENGAWASAN PEREDARAN BARANG CETAKAN DALAM NEGERI,

PENGAWASAN PEREDARAN IMPOR BARANG CETAKAN, PENGAWASAN SISTEM PERBUKUAN,

PENGAWASAN MEDIA KOMUNIKASI, PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN

KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN / ATAU PENODAAN

AGAMA.

PEJABAT : SITI MIRANI ISTIQOMAH, SH.

MELAKSANAKAN TUGAS MELAKUKAN PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM

KERJA PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI INTELIJEN TERKAIT BARCET,

PENGAWASAN MEDIA KOMUNIKASI DAN PAKEM.


KASI C (EKONOMI DAN KEUANGAN)

PEJABAT : HENRI SISWANTO, SH.MH.

MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS, KEGIATAN INTELIJEN DAN

OPERASI INTELIJEN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN DI DAERAH

HUKUMNYA.

RUANG LINGKUP BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN MELIPUTI SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN,

KEUANGAN NEGARA, MONETER, PENELUSURAN ASET, INVESTASI ATAU PENANAMAN MODAL,

PERPAJAKAN, KEPABEANAN, CUKAI, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KETENAGAKERJAAN,

PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN AGRARIA ATAU TATA RUANG DI

DAERAH HUKUMNYA.


KASI D (PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS)

PEJABAT : M. FADLAN, SH.MH.

MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN, KEGIATAN INTELIJEN

DAN OPERASI INTELIJEN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG PENGAMANAN PEMBANGUNAN

STRATEGIS SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH HUKUMNYA.

RUANG LINGKUP BIDANG PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS MELIPUTI SEKTOR

INFRASTRUKTUR JALAN, PERKERETAAPIAN, KEBANDARUDARAAN, TELEKOMUNIKASI,

KEPELABUHANAN, PENGOLAHAN AIR, TANGGUL, BENDUNGAN, PERTANIAN, KELAUTAN,

KETENAGALISTRIKAN, ENERGI ALTERNATIF, MINYAK DAN GAS BUMI, SMELTER, ILMU

PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI, PERUMAHAN PARIWISATA, KAWASAN INDUSTRI, PRIORITAS

ATAU KAWASAN EKONOMI KHUSUS, POS LINTAS BATAS NEGARA, DAN SARANA PENUNJANG

SERTA SEKTOR LAINNYA GUNA MENDUKUNG KEBERHASILAN JALANNYA PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN PROYEK YANG BERSIFAT STRATEGIS BAIK NASIONAL MAUPUN DAERAH DI

DAERAH HUKUMNYA.


KASI E (TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI INTELIJEN)

PEJABAT : CAHYO MADIASTRIANTO, SH.MH.

MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS, KEGIATAN INTELIJEN DAN

OPERASI INTELIJEN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI

INTELIJEN DI DAERAH HUKUMNYA.

RUANG LINGKUP BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI INTELIJEN MELIPUTI SEKTOR

PRODUKSI INTELIJEN, DAN PENGAMANAN INFORMASI DI DAERAH HUKUMNYA.

KASUBSI E.1 (SUBSEKSI PRODUKSI INTELIJEN)

PEJABAT : FAKHRURRAZI, SH.

MELAKSANAKAN PENYIAPAN BAHAN, PENYUSUNAN RENCANA, PROGRAM KERJA, PELAKSANAAN

KEBIJAKAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI INTELIJEN TERKAIT IDPOLEKSOSBUDHANKAM DAN TP4D.


KASI PENKUM (PENERANGAN HUKUM)

PEJABAT : MAKHPUJAT, SH.

MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENYIAPAN KEGIATAN PENERANGAN HUKUM DAN

PENYULUHAN HUKUM, PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT, HUBUNGAN DENGAN

MEDIA MASSA, HUBUNGAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA, LEMBAGA PEMERINTAH DAN NON

PEMERINTAH DI TINGKAT PROVINSI, PENGELOLAAN POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN

PENGADUAN MASYARAKAT, PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DAERAH

HUKUMNYA.

KASUBSI HUBUNGAN MASYARAKAT

PEJABAT : NANDA PERDANA, A.Md

MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKSI PENERANGAN HUKUM

YANG BERKAITAN DENGAN SEKTOR HUBUNGAN MASYARAKAT.