Health

TINDAK PIDANA KHUSUS

TINDAK PIDANA KHUSUS

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

MUNAJI, SH. MH.

Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Asisten Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

a.    Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi ;

b.    Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi ;

c.    Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi ;

d.    Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Tinggi ;

e.    Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi, dan ;

f.     Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.


SEKSI PENYIDIKAN

AKHYAR SUGENG WIDIARTO, SH. 

Seksi Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah Kejaksaan Tinggi.

Seksi Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

a.    Penyusunan rencana dan program kerja bidang penyidikan di Kejaksaan Tinggi ;

b.    Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi ;

c.    Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi ;

d.    Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi ;

e.    Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pemberi saran dan pendapat dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi ;

f.     Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi ;

g.    Pengelolaan data dan laporan dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi ;

h.    Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan dalam pengelolaan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.


SEKSI PENUNTUTAN

HADI RIYANTO, SH.MH.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pra peradilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa, perkara tindak p[idana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang,  serta tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi

Seksi Penunutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan bahan rencana dan program kerja tindakan  prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pra peradilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa, perkara tindak p[idana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang,  serta tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan  prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pra peradilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa, perkara tindak p[idana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang,  serta tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  3. Pelaksanaan dan Pengendalian tindakan  prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pra peradilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa, perkara tindak p[idana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang,  serta tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan tindakan  prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pra peradilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa, perkara tindak p[idana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang,  serta tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  5. Penyiapan dan Penyampaian pertimbangan, pemberian saran dan pendapat dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan  prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pra peradilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa, perkara tindak p[idana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang,  serta tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  6. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama tindakan  prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pra peradilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa, perkara tindak p[idana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang,  serta tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  7. Pengelolaan data dan laporan tindakan  prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pra peradilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa, perkara tindak p[idana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang,  serta tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tindakan  prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pra peradilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa, perkara tindak p[idana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang,  serta tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus

SEKSI UPAYA HUKUM LUAR BIASA, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI 

SRI HARNA, SH.MH.MM


Mempunyai tugas Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersayarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesty dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi Dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersayarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesty dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  2. Penyiapan rumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersayarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesty dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  3. Pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersayarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesty dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersayarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesty dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  5. Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam melaksanakan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersayarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesty dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  6. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama tindakan  pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersayarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesty dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
  7. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersayarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesty dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi.