Health

Perdata dan Tata Usaha Negara

ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

 

Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas dan fungsi kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negarta di daerah hukumnya (Pasal 891 PERJA NO. PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 22 juli 2017)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 891. Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

a.      Perumusan Kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;

b.  Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara;

c.       Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdada dan tata usaha Negara;

d.      Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan;

e.     Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara.


Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas:

a.       Seksi Perdata;

b.      Seksi Tata usaha Negara;

c.       Seksi Pertimbangan Hukum.

 

  • v  Seksi Perdata mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum;
  • v  Seksi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian  jasa hukum di bidang tata usaha Negara;
  • v  Seksi Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan  pelayanan hukum di bidang perdata.

 Ruang Lingkup Tugas Datun

a.     Penegakan Hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh  peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

b.    Bantuan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/ Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/ Terlawan/Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil Pemerintah atau menjadi Pihak Yang Berkepentingan dalam Perkara Uji Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai Termohon dalam Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

c.    Pertimbangan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata.

d.    Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan Negara atau Pemerintah.

e.     Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh Pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian Pendapat Hukum tersebut dalam bentuk Berita Acara Pendampingan Hukum.

f.   Audit Hukum (Legal Audit) adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh dan seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atas permintaan Negara atau Pemerintah terhadap suatu perbuatan yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan Hukum Perdata untuk menggambarkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum atas suatu kegiatan atau badan hukum secara yuridis normatif.

    g.  Tindakan Hukum Lain adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan        Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan       dan memulihkan Keuangan/ Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain           untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan            antar Negara atau Pemerintah.


Ø  Sejarah Perkembangan Fungsi Datun :


Embrio JAM DATUN telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan berlangsung sesuai dengan fungsi Jaksa di bidang perdata sebagaimana diatur dalam S.1922 Nomor 522 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar berjumlah tidak kurang dari 23 buah. 

    Fungsi di bidang Perdata ini dimungkinkan karena undang-undang kejaksaan lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas khusus lain yang diberikan oleh suatu peraturan negara. Dalam organisasi kejaksaan, fungsi ini dilaksanakan oleh direktorat perdata dan bantuan hukum dibawah JAM PIDUM. Hal ini bisa kita baca dari Keppres Nomor 86 Tahun 1982 yang dilaksanakan dengan peraturan negara.

    Dalam organisasi kejaksaan, fungsi ini dilaksanakan oleh direktorat perdata dan bantuan hukum dibawah JAM PIDUM. Hal ini bisa kita baca dari Keppres Nomor 86 Tahun 1982 yang dilaksanakan dengan Kepja Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

    Fungsi perdata yang telah ada itu kemudian dimanfaatkan serta ditegaskan kembali oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 dan Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tanggal 20 November 1991 , bahkan fungsi perdata itu ditambah dengan fungsi baru di bidang tata usaha negara. 

    Pada tanggal 11 Januari 1992 terbit Keppres Nomor 10/M tahun 1992 yang menunjuk saya, Suhadibroto, NIP. 230003554, Pembina Utama (Golongan IV/E), Jaksa Utama, sebagai JAM DATUN. Kemudian saya dilantik dan diambil sumpah sebagai JAM DATUN oleh Jaksa Agung pada tanggal 21 Januari 1992, selanjutnya tanggal 21 Januari itu kita jadikan tanggal lahirnya JAM DATUN sebagai suatu institusi atau organisasi dalam lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. 

    Dua bulan setelah pelantikan JAM DATUN, tepatnya pada tanggal 25 Maret 1992, terbit Kepja Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Waktu dua bulan itu saya manfaatkan untuk konsolidasi di rektorat Perdata dan Bantuan Hukum yang akan menjadi modal utama dalam melaksanakan dan mengembangkan fungsi DATUN; disamping itu saya melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh masukan mengenai organisasi dan manajemen fungsi ini di berbagai negara. Ternyata masukan dari negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law sangat berpengaruh pada pemikiran saya, sehingga pengaruh ini akan nampak dan terasa dalam pertumbuhan JAM DATUN selama saya pimpin.

   Dari studi kepustakaan itu lahirlah tulisan tentang profil JAM DATUN yang berisi tentang sosok JAM DATUN yang saya pikirkan dan gambarkan. Saya tidak tahu apakah pikiran dan gambaran saya itu benar, tepat atau tidak, karena sampai hari ini belum pernah ada yang menyatakan tidak benar atau tidak tepat. Naskah dengan judul "Profil JAM DATUN" tertanggal 28 April 1992 itu selain saya laporkan kepada pimpinan, juga saya distribusikan untuk lingkungan intern; serta saya paparkan pertama kali pada raker kejaksaan tahun 1992.

     Tanggal 21 Januari 1992 yaitu tanggal pelantikan JAM DATUN pertama, selalu kita peringati dan syukuri dengan acara sederhana; kesempatan ini merupakan momentum yang tepat untuk mengingatkan kembali latar belakang lahirnya JAM DATUN dalam rangka memberi motivasi pada seluruh jajaran JAM DATUN.

   Dengan pelantikan saya sebagai JAM DATUN, maka fungsi DATUN dalam organisasi kejaksaan yang semula dilaksanakan oleh direktorat yang dipimpin oleh Direktur (Eselon II), menjadi satuan kerja yang dipimpin oleh JAM (Eselon I). Selanjutnya berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1991 yang dijabarkan dengan Kepja Nomor : KEP-035/J.A/3/1992, maka terdapat Asisten DATUN di Kejati, Seksi DATUN di Kejari, dan Subseksi DATUN di Cabjari. Maka fungsi DATUN dilaksanakan oleh suatu organisasi yang utuh dan lengkap mulai dari pusat sampai dengan daerah dan berdiri sendiri tidak dibawah naungan JAM lain.

     Sampai saat ini Staatblaad. 1922 Nomor 522 tidak pernah dicabut, sehingga secara formal  masih berlaku. Dalam hubungan ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa S. 1922 Nomor 522 mutatis mutandis masih berlaku dan Jaksa Ex Officio mewakili pemerintah.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1991 pasal 27 ayat(2) dinyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”.  Ayat ini merupakan penegasan dan pemantapan atas fungsi Jaksa yang sudah ada sebagaimana dinyatakan oleh S. 1922 Nomor 522. Ayat ini juga merupakan kehendak politik (political will) sekaligus politik hukum (legal politic) dari kekuasaan legislatif yaitu Presiden dengan persetujuan DPR.

Kalau dibandingkan rumusan pasal 27 ayat (2) itu dengan rumusan dalam Rancangan UU Kejaksaan, maka terdapat perbedaan; didalam Rancangan UU tidak terdapat kata-kata “dengan kuasa khusus”, hal ini sesuai dengan S. 1922 Nomor 522 yang tidak mensyaratkan adanya surat kuasa khusus bagi Jaksa yang mewakili pemerintah atau Negara dan sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung bahwa Jaksa ex officio adalah wakil Negara atau pemerintah.Perdebatan atau pembahasan mengenai pasal 27 ayat (2) di DPR cukup alot, sehingga sidang Pansus di skors untuk lobby. Pada umumnya Pansus (Panitia Khusus DPR yang menangani RUU Kejaksaan), kecuali Fraksi Karya, tidak setuju adanya fungsi Datun tersebut, dengan alasan pokok bahwa Jaksa adalah penuntut umum dan fungsi Datun bisa dilaksanakan oleh bagian hukum yang dipunyai oleh instansi-instansi pemerintah, alasan perlunya ada lembaga yang diserahi tugas menangani masalah-masalah Datun yang dihadapi pemerintah atau Negara, yaitu :

a)    Praktek historis bahwa fungsi perdata telah dilaksanakan oleh Kejaksaan berdasarkan S.1922 Nomor 522 dengan mengemukakan data-data perkara, untuk menggambarkan manfaat fungsi ini;

b)  Kenyataan menunjukkan hanya instansi pemerintah di pusat dan kota besar yang memiliki unit hukum dan itupun terbatas untuk kegiatan non litigasi, sedang instansi pemerintah di daerah tidak mungkin mempunyai unit hukum (karena tidak efisien) dan bila menghadapi masalah hukum (terutama litigasi) sulit menyewa penasihat hukum karena terbatasnya anggaran belanjanya;

c)  Meningkatnya pembangunan nasional kualitatif maupun kuantitatif, berarti pula meningkatnya keterlibatan pemerintah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang setiap saat dapat menimbulkan sengketa hukum perdata maupun tata usaha Negara (legal risk);

d)     Beroperasinya peradilan tata usaha Negara sejak tahun 1990.


Dengan memberikan gambaran factual, comprehensive (dengan acuan berbagai sistem hukum negara-negara Asean dan Negara-negara maju) serta antisipatif (globalisasi), maka substansi pasal 27 ayat (2) tersebut akhirnya diterima.

Setelah eksistensi Kejaksaan untuk mewakili Negara atau pemerintah diterima oleh Pansus, maka timbul masalah lain, yaitu masalah rumusan “dapat”dan “kuasa khusus”. Pansus berpendapat bahwa Kejaksaan bisa mewakili Negara atau pemerintah bila ada “kuasa khusus” dari instansi yang diwakili, jadi otomatis (tidak harus). Masalah ini dilawan dengan dasar S.1922 Nomor 522 dan praktek di pengadilan yang selama ini tidak memerlukan adanya “kuasa khusus”. Perlawanan ini gagal dan akhirnya diterimalah rumusan yang dikehendaki oleh Pansus.

Eksistensi di bidang perdata dan tata usaha Negara dimungkinkan untuk berkembang, mengingat adanya pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1991. Hal ini terbukti dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas dimana didalam pasal 110, 117 dan 123 tercantum wewenang kejaksaan untuk memeriksa, membubarkan dan mengganti likuidator dari suatu perseroan yang dibubarkan. Kemungkinan perkembangan eksistensi di bidang perdata dan tata usaha Negara ini juga ditegaskan kembali oleh Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tanggal 20 November 1991 pasal 2 secara lebih terbuka; hal ini bisa dibaca dari perumusannya yang menyatakan bahwa Kejaksaan dapat melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan “peraturan perundang-undangan”, sedang pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1991 rumusannya lebih sempit, yaitu tugas lain tersebut harus berdasarkan “undang-undang”. Bahwa rumusan pasal 2 Keppres Nomor 55 Tahun 1991 lebih realitstis, mengingat perkembangan keadaan yang sangat cepat sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hukum yang mendesak dengan undang-undang, dimana proses pembentukannya memerlukan waktu yang lebih panjang ketimbang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya.