Intelijen

  • TUGAS ASISTEN BIDANG INTELIJEN :
  1. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;
  2. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.
FUNGSI ASISTEN BIDANG INTELIJEN :
  1. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
  2. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan bidang terkait;
  3. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum;
  4. Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
  5. Pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
  6. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, serta pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
  7. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi intelijen;
  8. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
  9. Pengamanan teknis dan non teknis di lingkungan unit kerja Asisten bidang Intelijen terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Tinggi, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
  10. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat provinsi;
  11. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.

BIDANG INTELIJEN :

1. KASI A :

(Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan).

Bahwa hasil kegiatan dari pada Bidang Idiologi Politik Pertahanan dan Keamanan pada Tahun 2018 tersebut sebagai berikut :

Bahwa untuk kegiatan Program Tabur 31.1 Borunan berhasil diamankan ada 9 orang Yakni :

    1. SUHARTO, SE.,MM BIN SUPRAPTO (ALM).

    Dilaksanakan pengamanan eksekusi Pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 pukul 16.00 wita. an Terpidana Drs. SUHARTO, SE.,MM BIN SUPRAPTO (ALM) dirumah kediaman terpidana di jalan Pramuka Komplek Kenanga No. 80 oleh Tim Pidsus dan Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

    1. ANANG BAKHRANI

    Dilakukan pengamanan eksekusi Pada hari Jumat 12 Januari 2018 pukul 16.00 wita telah an. Terpidana Drs, Anang Bakhrani yang berada di kediaman Rumah terpidana Jl. Pembanguanan II Gg. Rahmat No. 49..

    1. FITRI RIFANI SH.,MH Bin H. DARKANI SEMAN

    Dilakukan pengamanan eksekusi Pada hari Jumat 12 Januari 2018 pukul 16.00 wita an Terpidana H. FITRI RIFANI SH.,MH Bin H. DARKANI SEMAN yang berada kediaman rumah, Jl. Sultan Adam Komplek Mandiri Permai No.2

    1. MAHLIANA

    Dilakukan pengamanan Eksekusi Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Pukul 16.00 Wita an. Terpidana MAHLIANA yang sedang berada kediaman yang beralamat Komplek Beruntung Jaya Jl. Hyam Wuruk No. 103 RT. Hayam Wuruk No. 103 Rt. 18

    1. SARMILI Bin SANI

    Dilakukan pengamanan eksekusi Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Pukul 16.00 wita an.terpidana SARMILI Bin H. SANI yang sedang berda kediaman Beralamat Jl. Banyiur Luar Rt 14/01 Kel Basirih Kec. Banjarmasin Berat.

    1. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M. Ag Bin MUHAMMAD SALEH

    Dilakukan pengamanan eksekusi Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Pukul 16.00 wita an.terpidana Dr. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M. Ag Bin MUHAMMAD SALEH ditempat kediamannya.

    1. ALBERTUS IRWAN TJAHJADI OEDI

    Dilakukan pengamanan eksekusi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 yang berhasil ditangkap di Bandara Halim pada pukul 17.55 Wib.

    1. IDERIS Bin H. IBERAHIM

    Dilakukan pengamanan eksekusi Pada hari kamis tanggal 22 Pebruari 2018 beralamat jalan pemukoman No. 36 Rt 14 Rw. 03 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

    1. MURIYADI
    Dilakukan Eksekusi pada hari jumat tanggal 21 September 2018 pukul 10.00 Wita bertempat di jalan mekar Rt. 09 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala

Bahwa di Wilayah Kalimantan Selatan telah menyelenggarakan Pilkada Serentak Pemilihan Kepala Daerah  Tahun 2018 di 4 (empat) Kabupaten antara lain :

1.      Kabupaten Tapin yang diikuti 1 (satu) Pasangan calon yaitu : H. MUHAMMAD ARIFIN ARFAN MM dan SYAFRUDIN, SE. S.Sos (yang diusung partai  Politik GOLKAR, PDIP,PKB, GERINDRA, PAN, PPP, PKS dan NASDEM) dengan perolehan suara sebanyak : 85.826

2.      Kabupaten Tanah Laut yang dikuti oleh 2 (dua) Pasang yaitu :                             1.  Drs. H. SUKAMTA dan ABDI RAHMAN (yang diusung partai politik GERINDRA, PKS dan PKPI) memperoleh suara 107.899

2. H. BAMBANG ALAMSYAH, ST dan Ir. AHMAD NIZAR S.Sos (yang diusung partai politik PDIP, GOLKAR,M DEMOKRAT,PAN,PPP, PKB dan NASDEM) memperoleh suara 62.220

3.      Kabupaten Hulu Sungai Selatan diikuti 2 (dua) pasangan calon yaitu :                1. MUHAMMAD NAJAMUDDINdan H. MUHAMMAD RIDHA, SH (Independen) memperoleh suara 41. 292

2.      Drs. H. ACHMAD FIKRY, MAP dan SYAMSURI ARSYAD, S,AP yang diusung partai politik PKS,NASDEM,GOLKAR,GERINDRA, PBB dan DEMOKRAT memperoleh suara 78.281

4.      Kabupaten Tabalong dikuti 4 (empat) pasangan calon yaitu :

1.      H. NOORHASAN dan EDDYAN NOOR IDUR (Independen)  perolehan suara 4.061

2.      H. Winarto dan Ali Sibqi .S.Pi (Independen) perolehan suara 769

  1. ANANG SYAKHFIANI DAN H. MAWARDI (GOLKAR, PAN, NASDEM, PDIP,PKS, PBB, PKB, Dan PKPI perolehan suara 4.341

  2. FARIDA MARLAN DAN ASPIANOR, S.KOM, SH., MH (HANURA, GERINDRA, PPP perolehan suara 3.454

Adapun pelantikan Bupati dan Wakil Bupati  tahun 2018 – 2023 tersebut telah dilakukan di Gedung Mahligai Banjarmasin oleh Gubernur Kalimantan Selatan  pada tanggal 19 September 2018 yaitu hanya melantik 3 (tiga) Bupati- Wakil Bupati yaitu : Bupati- Wakil Bupati  Kabupaten Tapin, Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut,    Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan . sedangkan untuk Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Tabalong akan dilantik  pada tahun 2019.

Bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum  : Presiden- Wakil Presiden , Anggota DPD, DPR RI, DPRD Prov Kalsel dan DPRD Kab/Kota  Tahun 2019. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 telah berlangsung Deklarasi Damai Serentak  Pemilihan Umum 2019 dengan tema “ Pemilu Keren tanpa Hoax, tanpa Politisasi SARA & Tanpa politik uang” oleh  KPU Provensi Kalimantan Selatan bertempat di Jalan Lambung Mangkurat Siring Nol (0) Kilometer Banjarmasin.

Juga melaksanakan tugas Pengamanan dan tugas lain atas perintah atasan.

Demikian laporan kinerja kami.

2. KASI B :

(Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan).

3. KASI C :

(Bdang Ekonomi dan Keuangan).

 

KEJAKSAAN TINGGI                                                  

KALIMAN6TAN SELATAN

 

URAIAN KEGIATAN OPERASI PENYELIDIKAN INTELIJEN YUSTISIAL

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

Januari 2018 s/d September 2018

 

 

NO

Nomor & Tanggal

SPRINT Opslid

Jaksa Pelaksana Opslid Sumber Informasi Nama Kasus Kasus Posisi Singkat Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 Kejati Kalsel

1.  Prin-Ops– 01/Q.3/Dek.3 /   01/2018

Tanggal 31 Januari 2018

Penyelidikan

 

1. M. Hartono, SH

2. Sandi Rosady, SH. MH

3. Eko Tjahjono, SH. MH

 

 

Laporan Masyarakat

 

Adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara di jajaran PT. Inhutani II Kotabaru

 

Bahwa pada tahun 2015 PT. Inhutani mengadakan perjanjian pendahuluan kerjasama dengan PT. Gema Agro yang isinya agar luas areal + 14.333 Ha yang berada di Kabupaten Kotabaru yang masuk dalam IPPHHK-HA PT. Inhutani II Unit Pulau Laut dilakukan optimalisasi areal penggunaan lain dan bertentangan dengan SK- 193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006

yang mengakibatkan adanya penyimpangan Konpensasi sebesar Rp. 15 Milyar.

 

Di tutup

Lapbul Pebruari

  2. Priops–  02 /Q.3.3/Dsp/

09/2018

Tanggal 12 September 2018

 

Pengamanan

 

1. M. HARTONO, SH.

2. ACHMAD JUSRIADI TASRIP, SH.

3. MAKHPUJAT, SH.

4. M.JAYA IRWANSYAH, SH.

5. FAKHRUR RAZI, SH.

6. NAZENI RAHMAN

7. NANDA PERDANA, A. Md.

8. DIMAS SETIAJI.

 

Ormas Forum Rakyat Peduli Bangsa Negara Kalimantan Selatan (FORPEBAN)

 

Pengamanan terkait penyampaian Aspirasi oleh Ormas Forum Rakyat Peduli Bangsa Negara Kalimantan Selatan (FORPEBAN) tanggal 13 September 2018.

 

Kegiatan Pengamanan terkait adanya penyampaian Aspirasi oleh Ormas Forum Rakyat Peduli Bangsa Negara Kalimantan Selatan (FORPEBAN) tanggal 13 September 2018 yang menurunkan masya.

Di tutup
  3. PRINOPS – 03 /Q.3.3/Dsp/

09/2018

Tanggal 12 September 2018

 

 

Pengamanan

1. M. HARTONO, SH.

2. ACHMAD JUSRIADI TASRIP, SH

3. MAKHPUJAT, SH.

4. SUPRIYADI, SH.

5. JUDIADDINOR, SH.

6. M.JAYA IRWANSYAH, SH.

7. FAKHRUR RAZI, SH.

8. NAZENI RAHMAN

9. NANDA PERDANA, A. Md.

 

 

Persidangan perkara Tindak Pidana Pemilu terdakwa An. Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahran Dotol sebagai Bakal Calon Legislatif tahun 2019 Pelaksanaan persidangan perkara Tindak Pidana Pemilu terdakwa An. Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahran Dotol sebagai Bakal Calon Legislatif tahun 2019 Provinsi Kalimantan Selatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin Sehubungan dengan perkara   An. Terdakwa  Anang Misran Hidayatullah als Anang Bidik bin Syahran Dotol sebagai Bakal Calon Legislatif tahun 2019 Provinsi Kalimantan Selatan yang mendaftar melalui partai berkarya pada tanggal 4 Juli 2018 telah menggunakan dokumen palsu ( SKCK ) untuk mendaftarkan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kabupaten / Kota yang di dakwa melanggar pasal 520 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yo psl 8 ayat (1) huruf peraturan KPU RI No. 20 Tahun 2018. Di tutup
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRINOPS – 04 /Q.3.3/Dsp/

09/2018

Tanggal 24 September 2018

 

Pengamanan

1. TEGUH IMANTO, SH. M Hum

2. M. HARTONO, SH.

3. ACHMAD JUSRIADI TASRIP, SH.

4. MAKHPUJAT, SH.

5. SUPRIYADI, SH

6. ADI RIFANI, SH. MH

7. M.JAYA IRWANSYAH, SH.

8. FAKHRUR RAZI, SH.

9. NAZENI RAHMAN

10. NANDA PERDANA, A. Md.

11. DIMAS SETIAJI.

 

Pengamanan terkait Jaksa Masuk Sekolah Kegiatan Pengamanan terkait  Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 2 Banjarmasin Pada tanggal 25 September 2018 Di tutup

 

 

      2 Kejari Banjarmasin N I H I L
3 Kejari Kab. Banjar

1. Prin.ops– 02/Q.3.13/Dek.3

/08/2018

Tanggal 21 Agustus  2018

 

1.  Arif Ronaldi, SH

2.  Andi Akbar Subari, SH.MH.

3.  Irwan Sukmana, SH.MH

4.  Andi Mochamad Fachry, SH

5.  Bayu Akbar Sulaiman, SH

6.  Sulis Handoyo, SH

 

 

 

Hasil Puldata Pulbaket yang dilakukan oleh tim Kejari Kabupaten Banjar.

 

Lahan / Tanah PTPN XIII Kebun Danau Salak seluas 132 Ha dikuasai oleh H. Zulwahid dan Abdul Hakim atas dasar Putusan PN. Mtp. No-27/Pgd.G/2017/PN.Mtp

 

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar mengabulkan permohonan H. Zulwahid dan Abdul Hakim atas dasar bukti berupa SKT Tahun 2014 padahal PTPN XIII Kebun Danau Salah sudah memiliki HGU Semenjak tahun 1997

 

Diserahkan ke Tindak Pidana Khusus dan Datun Lapbul September

     4

Kejari Tapin

1.  Prinops– 01/Q.3.12/Dek.3    /02/2018

Tanggal 05 September    2018

 

1.  Alfano Arif Hartoko, SH

2.  Raden Arry Verdiana, SH

3.  Andri Nanda, SH. MH.

4.  Adi Suparman, SH.

5.  Pungky Jati Aji Suprabowo, SH

 

 

Hasil Pelaksanaan Tugas atas dasar Laporan Masyarakat

 

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2017 di Desa Waringin, Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin

 

Bahwa pada kurun waktu Bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 Kepala Desa Waringin yaitu saudara IBIT YADI selaku kuasa pengguna anggaran dana Desa Waringin telah mencairkan anggaran untuk belanja desa yaitu :

a.     Pengadaan alat musik terbang;

b.     Pengadaan panggung hajatan;

c.     Pembayaran gaji Aparatur Desa;

Namun, kegiatan anggaran tersebut tidak digunakan dalam belanja dan terlambat, Kepala Desa Waringin yaitu IBIT YADI menggunakan anggaran belanja untuk kepentingan pribadi.

 

Dalam tahap penyelidikan

Masuk Oktober

     5 Kejari HSS N I H I L
     6 Kejari HST

1. PRINSOPS-02/Q.3.15/

Dek/03/2018

Tgl. 05 Maret 2018

 

1. Arief Fatchurrohman,SH.MH

2. Rochman Marsudi, SH

3. Eko Budisusanto, SH

4. Sya’bun Na’im, SH

5. Raj Boby Caesar    Fardenias,SH

6. Julang Dinar Romadlon, SH

 

 

Koran Radar Banjarmasin halaman 1 yang terbit pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 dan hari Jum’at tanggal 02 Maret 2018.

 

Terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Pos Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan stadion Mandingin yang dilakukan oleh oknum Dinas Perhubungan HST terkait izin trayek truck yang berdimensi panjang maksimal 9 (Sembilan) meter dengan muatan tidak lebih dari 13 ton.

 

–      Bahwa beerdasarkan informasi dari Koran Radar Banjarmasin halaman 1 yang terbit pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 dan hari Jum’at tanggal 02 Maret terkait Dugaan Pungutan Liar (pungli) di Pos Dinas Perhubungan Kab. HST tepatnya di depan stadion Mandingin yang dilakukan oleh Oknum Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah terkait izin trayek truck yang berdimensi panjang maksimal 9 (Sembilan) meter dengan muatan tidak lebih dari 13 ton.

–      Bahwa izin trayek atau izin jalan yang diberikan kepada truk yang melintasi jalan kota hanya boleh melintas antara pukul 14.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita, kecuali hari Sabtu yang hanya boleh melintas pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita.

–      Bahwa ada salah satu warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melihat langsung Dugaan Paraktek Pungutan Liar (pungli) di Pos Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah   sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

 

 

Di tutup

Lapbul Juni

 

 

     7 Kejari HSU

1.Prin-Ops. 01/Q.3.14/ Dek.3/ 02/ 2018

Tgl. 01  Februari 2018

 

 

1.  Rahmat Hidayat, SH.MH.

2.  Ivan Kusumayuda, SH.MH.

3.  Muhammad Widha Prayogi Saputra, SH.

4.   Adi Padma Amijaya, SH.

5.  Ahmad Za’im Wahyudi, SH.

6.  Johan Candra Setyawan, SH.

 

 

Laporan Masyarakat

 

Adanya dugaan perbuatan non prosedural dan menyimpang yang dilakukan beberapa oknum di Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung Amuntai KabupatenHulu Sungai Utara

 

Adanya dugaan perbuatan non prosedural dan menyimpang yang dilakukan beberapa oknum di Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

 

Di tutup

Lapbul April

8 Kejari Tabalong

1. Prinops– 01/Q.3.16/

Dek.3 /01/2018

Tanggal 23 Januari  2018

 

1. Tb. Taufik Munggaran, SH.

2. Aldy Sleviqtor H, SH. MH

3. Arditya Bima Yogha, SH

4. Yunan Putra F, SH, MH

5. Ferdy Arya Nulhakim, SH

6. Febrian Rizky Akbar, SH

 

 

Surat dari Kejaksaan Tinggi

 

Dugaan Penyimpangan Pengalokasial Subsidi Dana Sawit (CPO Supporting Fund )

 

–     Dana Sawit atau CPO Suporting Fund yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sejak tanggal 1 Juli 2015 diduga digunakan hanya untuk subsidi biodiesel kepada perusahaan-perusahaan besar, bukan untuk memenuhi tujuan program “Pengembangan kelapa sawit berkelanjutan “ secara keseluruhan, yang dimaksudkan untuk memberi insentif kepada petani yang mengelola lahan perkebunan sawit rakyat agar produktivitas petani sawit terus meningkat dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar.

–     Jumlah subsidi biodiesel yang diterima oleh 11 (sebelas) perusahaan tersebut di atas ternyata lebih besar daripada pungutan ekspor yang disetor oleh masing-masing perusahaan ke BPDPKS

–    BPDPKS tidak menunjukan keberpihakan kepada  perkebunan rakyat atau petani kecil.

 

Di tutup

Lapbul April

  2. Prinops– 02/Q.3.16/Dek.3 /03/2018

Tanggal 15 Maret 2018

1. Tb. Taufik Munggaran, SH.

2.  Aldy Sleviqtor H, SH. MH

3. Arditya Bima Yogha, SH

4. Yunan Putra F, SH, MH

5. Ferdy Arya Nulhakim, SH

6. Febrian Rizky Akbar, SH

7. Janter Aprilian M. SH

 

Laporan Masyarakat Laporan masyarakat mengenai kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 Atas Gaji dan tunjangan Pegawai di Kabupaten Tabalong Terdapat perbedaan presepsi mengenai pemberlakuan PMK nomor ; 101/PMK.010/2016 antar KPP terkait dengan pemerintahan daerah Tabalong sehingga muncul kelebihan bayar pajak penghasilan PPK 21 atas gaji tunjangan Pegawai sebesar Rp. 1.027.069.426,- Di tutup

Lapbul Agustus

9 Kejari Tanah Laut

 

N I H I L
10 Kejari Kotabaru

1. Prin-ops– 02/Q.3.12/     Dek.3 / 05 /2017

Tanggal 23 Mei  2017

 

1. Andrie Dwi Subianto, SH. SH

2. Agung Nugroho, SH

3. Erlia Hendrasta, SH

4. Bimo Bayu Aji Kiswanto, SH

5. Harima Cahyo Wibowo, SH

6. Mohammad Fikri Nuriana, SH

 

 

 

Troop-Info Nomor : R-TI-08/D/Dps/04/2017

 

Penyalahgunaan Alokasi dana Desa Tahun 2017

 

Potensi Penyalahgunaan Alokasi dana Desa Tahun 2017 untuk melakukan pendalaman dan pemantauan terhadap permasalahn terkait

 

Di tutup

Lapbul Januari

  2. Prinops– 05/Q.3.12/Dek.3 /   05 /2017

Tanggal 23 Mei  2017

1. Andrie Dwi Subianto, SH. SH

2. Agung Nugroho, SH

3. Erlia Hendrasta, SH

4. Bimo Bayu Aji Kiswanto, SH

5. Harima Cahyo Wibowo, SH

6. Mohammad Fikri Nuriana, SH

 

Troop-Info Nomor : R-TI-11/D/Dps/04/2017 Penyimpangan pengelokasian subsidi dana sawit (CPO Supporting Fund) Dugaan Penyimpangan pengelokasi subsidi dana sawit (CPO Supporting Fund), untuk melakukan pedalaman dan pemantauan terhadap permasalahan terkait Di tutup

Lapbul Februari 2018

  3. Prinops– 01/Q.3.12/Dek.3 /   02 /2018

Tanggal 09 Februari 2018

1. Andrie Dwi Subianto, SH. SH

2. Wahyu Oktaviandi, SH

3.  Agung Nugroho, SH

4. Erlia Hendrasta, SH

5.  Bimo Bayu Aji Kiswanto, SH

 

Laporan Masyarakat Adanya indikasi penyimpangan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga (TP PKK) Kab. Kotabaru Bahwa adanya indikasi penyimpangan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga (TP PKK) Kab. Kotabaru yang bersumber dari Dana APBD Kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2016 dan tahun 2017. Dalam tahap penyelidikan
  4. Prinops– 01/Q.3.12/

Dek.3 /08/2018

Tanggal 30 -08-2018

1. Agung Nugroho, SH

2. Erlia Hendrasta, SH

3. Bimo Bayu Aji Kiswanto, SH

4. Natanael Parhusip, SH

 

 

Surat Kejati Nomor : B-2359/Q.3.5/Fd.1/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 indikasi penyimpangan dalam penyerapan dana Siap Pakai (DSP) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNKB) Sehubungan dengan adanya indikasi penyimpangan dalam penyerapan dana Siap Pakai (DSP) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNKB Dalam tahap penyelidikan

Masuk Oktober

11 Kejari Barito Kuala

1. Prinops– 01/Q.3.12/Dek.3

/02/2018

Tanggal 03 Januari 2018

 

1. Sodarto, SH

2. Agung Setyolaksono A, SH

3. Muhammad Ridwan R, SH

4.  Indah Lestari, SH. MH

5. Ahmad Nurkhamid,SH

 

Laporan pengaduan

 

Adanya dugaan penyelewengan dana Kecamatan Mandastana

 

Bahwa Bendahara Kecamatan Mandastana Ryni Sartina Matondang di duga telah menyelewengkan dana Kecamatan Mandastana Tahun 2017

 

Di serahkan ke Inspektorat Kab. Barito Kuala (APIP)

12 Kejari Banjarbaru

 

N I H I L
13

 

Kejari Tanah Bumbu N I H I L
14

Kejari Balangan

 

N I H I L

 

Banjarmasin,     Oktober 2018

 

KEJAKSAAN TINGGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   L.IN.9.b

KALIMANTAN SELATAN

URAIAN  KEGIATAN PELACAKAN ASET

Bulan Januari  2018 /   Oktober 2018

 

NO

NOMOR & TANGGAL

SURAT PERINTAH

PETUGAS PELAKSANA ASAL PERMINTAAN   ISI PERMINTAAN   KETERANGAN
1 2 3 4 5

6

 1 Kejati Kalsel

1. Prin-02/Q.3/Dek.3/01/2018

Tanggal 30 Januarii 2018

 

1. Haryoko Ari Prabowo,  SH. M. Hum

Jaksa Madya

Nip.19770824 200003 1 001

2. Hendri Siswanto, SH. MH

Jaksa Madya

Nip. 19760402 199903 1 005

3. Maakhpujat, SH

Jaksa Madya

Nip.19680527 199103 1 002

4. Adi Rifani, SH

Jaksa Madya

Nip. 19761220 200212 1 003

 

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalsel

 

Melakukan pelacakan aset penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2012-2015) atas nama tersangka Rusdi Azis SE,. M.AP. (Mantan Direktur PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2012-2015

 

Dalam tahap penelusuran

2

 

 

 

 

 

 

 

Kejari Banjarmasin

1. Prin-Ops-04/Q.3.10/Dek.1

/08/2018

Tanggal 31 Agustus  2018

 

1. Muhammad Ali Said Kurniawan,  SH

Jaksa Muda

Nip.19730403 199303 1 001

2. Harwanto, SH

Jaksa Muda

Nip. 19741208 199703 1 003

3. Sri Wulandari, SH

Jaksa Muda

Nip.19790202 200012  1 004

4. Samsul Arifin, SH

Jaksa Pratama

Nip. 19810510 200703 1 001

 

 

Dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2017/PN.BJM yang telah berkekuatan Hukum tetap (Incracht), bersama ini kami Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Hukum PT. Pelindo III (Persero) cabang Bajarmasin memohon bantuan Seksi Intelijen untuk melakukan pelacakan Aset tergugat PT. Paras Anugrah Sejahtera dalam rangka sita eksekusi untuk pelaksanaan putusan Pengadial

 

Dalam tahap penelusuran

3 Kejari Kab. Banjar Nihil
4

Kejari Tapin

Nihil
5 Kejari Hulu Sungai Selatan Nihil
6 Kejari Hulu Sungai Tengah Nihil
7 Kejari Hulu Sungai Utara Nihil

 

8 Kejari Tabalong

1.  Prin-Ops-03/Q.3.16/Dek.3/07/2018

Tanggal 31 Juli 2018

 

1. Tb. Taufik Munggaran, SH.

Jaksa Pratama

Nip. 19840212 200712 1 002

2. Lukman Akbar Bastiar, SH

Jaksa Pratama

Nip.19850720 200812 1 001

3. Arditya Bima Yogha, SH

Jaksa Pratama

Nip. 19860210  200912 1 002

4. Ferdy Arya Nulhakim, SH

Ajun Jaksa Madya

Nip. 19890204 201502 1 002

5. Hendry  Siberson, SH

Yuana Wira

Nip. 19830531 201012 1 001

 

Bidang Tindak Pidana Khusu

 

Melaksanakan Tugas Penelusuran Aset atas nama SYAIPULLAH Bin DUPLI berdasrkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor : 10/Pid. Sus-TPK/2018/PN.BJM tanggal 19 April 2018 dalam perkara melakukan pidana Korupsi secara bersama sama.

 

Masih dalam tahap penelusuran

2. Prin-Ops-04/Q.3.16/Dek.3/07/2018

Tanggal 31 Juli  2018

1. Tb. Taufik Munggaran, SH.

Jaksa Pratama

Nip. 19840212 200712 1 002

2. Lukman Akbar Bastiar, SH

Jaksa Pratama

Nip.19850720 200812 1 001

3. Arditya Bima Yogha, SH

Jaksa Pratama

Nip. 19860210  200912 1 002

4. Ferdy Arya Nulhakim, SH

Ajun Jaksa Madya

Nip. 19890204 201502 1 002

5. Hendry  Siberson, SH

Yuana Wira

Nip. 19830531 201012 1 001

 

Bidang Tindak Pidana Khusu

 

Melaksanakan Tugas Penelusuran Aset atas nama H. KASRANI  berdasrkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : 01/Q.3.16/Fd.1/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016.

 

Masih dalam tahap penelusuran

9

Kejari Tanah Laut

1. PRIN-01/Q.3.18/Dek.3/03/2018

Tanggal 06 Maret 2018

 

1. Stirman Eka Priya Samudra, SH

Jaksa Pratama

NIP. 19820820 200812 1 002

2. Ganes Adi Kusuma, SH

Jaksa Pratama

NIP. 19830825 200812 1 002

3. Albert, SH

Jaksa Pratama

NIP. 19850725 200912 1 002

4. Indra Surya Kurniawan, SH

Ajun Jaksa

NIP. 19861019 201012 1 001

5. Muhamad Yofhan Wibianto, SH

Ajun Jaksa Madya

NIP. 19920703 200102 1 001

 

 

Bidang Tindak Pidana Khusus.

 

Melakukan Operasi Intelijen Yustisial sehubungan dengan Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016 di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut diperlukan Pelacakan Aset milik terdakwa Zainudin Alias Udin Bin Muhammad Aini.

 

Dalam tahap penelusuran

Selesai bulan juni

 

 

 

 

 

 

 

10

Kejari Kotabaru

Nihil
11

Kejari Barito Kuala

Nihil
12

Kejari Banjarbaru

Nihil
13  Kejari Tanah Bumbu Nihil
14

Kejari Balangan

 

Nihil

 

 

   KEJAKSAAN TINGGI

KALIMANTAN SELATAN

          URAIAN REKAPITULASI SURAT PERINTAH TUGAS

DALAM WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

Bulan Januari 2018 s/d September 2018

 

NO

NOMOR / TANGGAL

SP – TUG

 PELAKSANA TUGAS SUMBER INFORMASI PERMASALAHAN URAIAN MASALAH KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Kejati Kalsel

1. Sp.Tug. 02/Q.3/Dek/01

/2018

Tgl. 29 Januari 2018

 

1. Hendri Siswanto, SH. MH.

Jaksa Madya

Nip.19760402 199903 1 005

2. Johansyah Mukhlis, SH

Jaksa Madya

Nip. 19620801 198903 1 004

3. Maakhpujat, SH

Jaksa Madya

Nip.19680527 199103 1 002

4.  Adi Rifani, SH

Jaksa Madya

Nip. 19761220 200212 1 003

5. Dimas Setiaji

Madya Darma TU

Nip. 19790925 200501 1 006

 

 

Laporan masyarakat Peduli Anti Korupsi Kabupaten Tabalong

 

Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Haji Badaruddin Tanjung.

 

Bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Anti Korupsi adanya pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Haji Badaruddin Tanjung yang beralamat jalan Tanjung Baru Desa Maburai yang dibiayai dari anggaran Dana DAK dan APBD Kab. Tabalong TA.2017 dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000.000,- diduga adanya pekerjaan fisik bangunan disinyalir tidak sesuai dengan RAB, pekerjaan dikerjakan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses lelang, dalam pengadaan barang dan peralatan Rumah Sakit disinyalir tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya.

 

Di tutup

Lapbul Pebruari 2018

2 Kejari Banjarmasin

1. SP.TUG-16/Q.3.10/Dek.3/03/

2018

05  Maret 2018

 

1.         Achmad Jusriadi Tasrif, SH

Jaksa Muda

Nip. 19710708 199103 1 002

2.         Prahomo Suryo Sumaryono, SH

Jaksa Pratama

Nip. 19840615 200712 1 001

3.         Syamsul Arifin, SH

Jaksa Pratama

Nip. 19810510 200703 1 001

 

Laporan warga Rawasari Rt.51

 

Adanya dugaan penyimpangan proyek PLPBK di Rt. 51 Komplek Rawasari Banjarmasin

 

Adanya pelanggaran undang undang penyalahgunaan wewenang / kecurangan dalam proyek penataan lingkungan Permukiman berbasis komonitas (PLPBK) di Rt. 51 Rawasari Kota Banjarmasin tahun anggaran 2015

 

Di tutup

Lapbul April

   

2. SP.TUG-03/Q.3.14/ Dek/        07/2018

Tgl. 25 Juli 2018

 

1.  Harwanto, SH

Jaksa Muda

NIP.19741208 199703 1 003

2.  Alin Said Kurniawan, SH.MH.

Jaksa Muda

NIP. 19730403 199303 1 001

3.  Ronald Peroniko, SH.

Jaksa Muda

NIP. 19810821 200212 1 004

4.  Syamsul Arifin, SH.

Jaksa Pratama

NIP. 19810510 200703 1 001

 

 

Hasil Telaahan Intelijen (LAHIN) Nomor : ND-01/Q.3.10/Dek.3/07/2018 tanggal 25 Juli 2018

 

Bahwa berdasrkan Surat dari pelapor atas nama Zakiah bulan Maret 2018 tentang adanya KKN Dispar Prov. Kalsel Jln. S. Parman No. 44 Banjarmasin atas kegiatan Wisata Kalimantan Selatan Fair 2018 di Duta Mall Banjarmasin dengan Dana 640 Juta tahun 2018

 

Adanya laoran bahwa Dinas Pariwisata Propinsi Kalimantan selatan melaksanakan kegiatan wisata Kalsel Fair yang menggunakan anggaran APBD Prop. Kalsel dan dalam kegiatan tersebut diduga adanya SPJ Fiktif honor Stage manager dan perjalanan Dinas serta Mark’up biaya konsumsi dan penampilan kesenian pada Dinas Pariwisata Prop. Kalsel tidak dilampirkan pelapor. Sehingga diperlukan pengumpulan Informasi dan Data atas kebenaran laporana surat pelapor atas nama Zakiah bulan Maret 2018 tentang adanya KKN Dispar Prov. Kalsel.

 

 

Dalam tahap puldata

3

Kejari Kabupaten Banjar

1. SP.TUG-05/Q.3.13/ L.2

/05/2018

Tgl. 09 Mei 2018

1. Arif Ronaldi, SH

2. Apriady Miradian, SH

3. Bayu Akbar Sulaiman, SH.

4. Sulis Handoyo, SH

 

CV. Surya Motor Adanya pungutan di Samsat Kabupaten Banjar Adanya informasi bahwa Kasi PKB dan BBNKB Martapura melakukan pungutan di Luar aturan kepada Dealer Surya Motor Di tutup

Lapbul Juni

  2. SP.TUG-06/Q.3.13       /L.2/05/ 2018

Tgl. 09 Mei 2018

1. Arif Ronaldi, SH

2. Apriady Miradian, SH

3. Bayu Akbar Sulaiman, SH.

4. Sulis Handoyo, SH

 

 

Masyarakat kelompok pemerhati kinerja Kalsel Adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Desa tahun 2016-2017 Bahwa Kepala Desa  tidak tranparan dalam pengelolaan dana Desa tahun 2016-2017  didugaan ada penyimpangan

Pekerjaan Fisik Pengecoran Gang H. Usdar dan Peningkatan Jalan tidak sesuai mutu.

Di serahkan kepada Inspektorat Kabupaten Banjar

Lapbul Juni

  3. SP.TUG-07/Q.3.13/Dek.3

/ 08/2018

Tgl. 07 Agustus 2018

 

1.  Arif Ronaldi, SH

2.  Andi Akbar Subari, SH.MH.

3.  Irwan Sukmana, SH.MH

4.  Andi Mochamad Fachry, SH

 

5.  Bayu Akbar Sulaiman, SH

6.  Sulis Handoyo, SH

 

 

 

Bidang Datun Kejari Kabupaten Banjar

 

Lahan / Tanah PTPN XIII Kebun Danau Salak seluas 132 Ha dikuasai oleh H. Zulwahid dan Abdul Hakim atas dasar Putusan PN. Mtp. No-27/Pgd.G/2017/PN.Mtp

 

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar mengabulkan permohonan H. Zulwahid dan Abdul Hakim atas dasar bukti berupa SKT Tahun 2014 padahal PTPN XIII Kebun Danau Salah sudah memiliki HGU Semenjak tahun 1997

 

Di tingkatkan ke Penyelidikan

Lapbul September

4 Kejari Tapin

1. Sp.Tug. 16/Q.3.17/Dsp.4

/10/2017

Tgl. 16 Oktober 2017

 

 

1. Sahidanoor, SH

2. Raden Arry Verdiana, SH

3. Irwan Sukmana, SH. MH

4. Nur Maya, SH

5.  Adi Suparna, SH

Surat dari Kejati Laporan dari  masyarkat Dugaan adanya penyimpangan dana Desa tahun anggaran 2015 dan 2016 di Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Mencari data dan bahan keterangabn guna meneliti kebenaran laporan tertulis tentang dugaan adanya penyimpangan dana Desa tahun anggaran 2015 dan 2016 di Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Di tutup

Lapbul Januari 2018

  2. Sp.Tug. 21/Q.3.17/Dek.3

/12/2017

Tgl. 19 Desember 2017

1. Sahidanoor, SH

2. Raden Arry Verdiana, SH

3. Irwan Sukmana, SH. MH

4. Nur Maya, SH

5. Adi Suparna, SH

 

 

Surat dari Kejaksaan Tinggi Nomor R-37/Q.3.3/Dek.3/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 Dugaan adanya indikasi penyalahgunaan Dana Alokasi Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Mencari data dan bahan keterangan untuk meneliti kebenaran laporan masyarakat adanya dugaan adanya indikasi penyalahgunaan Dana Alokasi Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Di tutup Lapbul Januari
  3. SP.TUG-07/Q.3.17/Dek.3/           08/2018

Tgl. 31 Juli 2018

1.  Alfano Arif Hartoko, SH

 

2.  Raden Arry Verdiana, SH

 

3.  Nurmaya, SH.

 

4.  Adi Suparman, SH.

 

 

Laporan Masyarakat

 

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2017 di Desa Waringin, Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin

 

Mencarai data dan Bahan keterngan guna meneliti kebenaran laporan tertulis tentang Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2017 di Desa Waringin, Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin

 

Tahap Puldata

5 Kejari Hulu Sungai Selatan NIHIL
6 Kejari Hulu Sungai Tengah

1. SP.TUG-08/Q.3.15/Dek/ 05/ 2018

Tgl. 14 Mei 2018

 

1. Saripudin, SH

2. Eko Budisusanto, SH

3. M. Herris Priyadi, SH

4. Sya’bun Na’im, SH

5. Michael Yudhistira L.G, SH

 

 

Pengaduan masyarakat

 

Bahwa diduga telah terjadi penyalahgunaan Dana Desa / korupsi Dana Bantuan Desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan.

 

Bahwa dalam perencanaan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban Dana Desa tidak pernah dilibatkan dan tidak ada keterbukaan dalam mengelola Dana Desa.

 

Di tutup

Lapbul Juni

7 Kejari Hulu Sungai Utara

1. SP-TUG-09/Q.3.14/Dek.3/12

/2017

Tanggal 18 Desember 2017

1.     Rahmat Hidayat, SH.MH.

2.     Bangun Dwi Sugiartono, SH.MH.

3.     Erwin Nasution, SH

4.     Ivan Kusumayuda,SH.MH.

5.     Muh. Widha Prayogi Saputra, SH.

 

Surat Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Adanya potensi kerawanan masalah percepatan penyelesaian proyek strategis nasional di kabupaten Hulu Sungai Utara Adanya potensi kerawanan masalah percepatan penyelesaian proyek strategis nasional di kabupaten Hulu Sungai Utara Di tutup
  2.  SP-TUG-10/Q.3.14/Dek.3/ 12/2017

Tanggal 18 Desember 2017

1.     Rahmat Hidayat, SH.MH.

2.     Bangun Dwi Sugiartono, SH.MH.

3.     Erwin Nasution, SH

4.     Ivan Kusumayuda,SH.MH.

5.     Muh. Widha Prayogi Saputra, SH

 

Surat Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Adanya potensi penyalahgunaan dana APBD dan pengendapan dana APBD di Bank Pembangunan Daerah di kabupaten Hulu Sungai Utara Adanya potensi penyalahgunaan dana APBD dan pengendapan dana APBD di Bank Pembangunan Daerah di kabupaten Hulu Sungai Utara Di tutup
  3. SP.TUG-01/Q.3.14/Dek.3/02 /2018 tgl 26 Februari 2018

Diperpanjang dengan

SP.TUG-01.a/Q.3.14/Dek.3/03/2018

Tgl. 07 Maret 2018

1. Rahmat Hidayat, SH.MH.

2. Muhammad Widha Prayogi Saputra, SH.

3. Ahmad Za’im Wahyudi, SH.

4. Johan Candra Setyawan, SH.

 

Surat Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Adanya indikasi perbuatan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan dalam hal kenaikan harga beras yang tidak didukung data riil mengenai produksi, konsumsi, pemerataan stok beras, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Adanya indikasi perbuatan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan dalam hal kenaikan harga beras yang tidak didukung data riil mengenai produksi, konsumsi, pemerataan stok beras, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Di tutup

Lapbul April

 

  4. SP.TUG-02  / Q.3.14/ Dek.3/ 05/ 2018

Tgl. 28 Mei 2018

 

1.  Bangun Dwi S, SH.MH

2.  Rahmat Hidayat, SH.MH.

3.  Ivan Kusumayuda, SH.MH.

4.  Adi Padma Amijaya, SH.

5.   Muhammad Widha Prayogi       Saputra, SH.

6.  Anita Maimunah, SH.

7.  Ahmad Za’im Wahyudi, SH.

8.  Johan Candra Setyawan, SH.

9.  Bayu Inda Sukma, SH

10. Dicky Destrienko, SH

 

 

 Laporan dari Pemberantasan Untuk Korupsi Dan Lingkungan (PUKOL) Kalimantan Selatan nomor : 01/LP/PUKOL/IV/2018 tanggal 20 April 2018 dan Surat No R-21/Q.3.3/Dek.3/05.2018dari Asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan selatan tanggal 16 Mei 2017 Adanya indikasi perbuatan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan dalam hal pengadaan atau Pembelian Tanah oleh pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Adanya indikasi perbuatan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan dalam hal pengadaan atau Pembelian Tanah di pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam pengadaan pembelian 2 (dua) bidang tanah pada tahun 2016 menggunakan anggaran sebesar Rp 16.400.000.000,- (enam belas milyar empat ratus juta rupiah). Di tutup

Lapbul Juni dan Juli

   5. SP.TUG-03 / Q.3.14

/Dek./07/ 2018

Tgl.      Juli 2018

 

 

1.  Bangun Dwi S, SH.MH

2.  Rahmat Hidayat, SH.MH.

3.  Ivan Kusumayuda, SH.MH.

4.  Adi Padma Amijaya, SH.

5.   M. Widha Prayogi  Saputra, SH.

6.  Anita Maimunah, SH.

7.  Ahmad Za’im Wahyudi, SH.

8.  Johan Candra Setyawan, SH.

9.  Bayu Inda Sukma, SH

 

 

 

Surat dari Asisten Kejaksaan Tinggi Kalimantan selatan Intelijen    Nomor :  R-24/Q.3.3/Dps/07/2018   tanggal 07 Juli 2017 perihal Troop Info Nomor : R-TI- 05/D/Hti.1/06/2018 tentang Penulusuran Asset Milik Pemda.

 

Adanya indikasi perbuatan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan dalam hal permasalahan asset milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang dikuasai pihak lain atau kewajiban pihak pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitan Umum (fasum) tetapi tidak dilaksanakan dengan sebenarnya pada pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Utara

 

Adanya indikasi perbuatan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan dalam hal permasalahan asset milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang dikuasai pihak lain atau kewajiban pihak pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitan Umum (fasum) tetapi tidak dilaksanakan dengan sebenarnya pada pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Utara

 

Dalam tahap puldata

Di tutup Lapbul Sep

8 Kejari Tabalong
9 Kejari Tanah Laut

1. SP.TUG-10/Q.3.18/Dek.3/11/

2017

Tanggal 20 Nopember 2017

1.  Stirman Eka Priya Samudra, SH

2.  Adhya Satya Lambang Bangsawan, SH. MH.

3.  Reza Oktavian, SH

4.  Indra Surya Kurniawan, SH

5.  Muhamad Yofhan Wibianto, SH

 

Laporan Masyarakat Alokasi Dana Desa. Dugaan Adanya Indikasi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Oleh Kepala Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar KabupatenTanah Laut. Di tutup Lapbul Januari
  2. SP.TUG-11/Q.3.18/Dek.3/11/

2017

Tanggal 27 Nopember 2017

1.     Stirman Eka Priya Samudra, SH

2.     Adhya Satya Lambang Bangsawan, SH. MH

3.     Reza Oktavian, SH

4.     Indra Surya Kurniawan, SH

5.     Muhamad Yofhan Wibianto, SH

Laporan Masyarakat Alokasi Dana Desa. Dugaan Adanya Indikasi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut. Di tutup Lapbul Januari
  3. SP.TUG-01/Q.3.18/Dek.3/01/

2018

Tanggal  17 Januari 2018

1.     Stirman Eka Priya Samudra, SH

2.     Indra Surya Kurniawan, SH

3.     Muhamad Yofhan Wibianto, SH

4.     Indra Surya Kurniawan, SH

5.     Wasisto,SH

Laporan Masyarakat Alokasi Dana Desa. Dugaan Adanya Indikasi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016/2017 Oleh Kepala Desa Handil Negara Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Di tutup Lapbul Pebruari
  4. SP.TUG-03/Q.3.18/Dek.3/

01/2018

29 Januari 2018

1.  Stirman Eka Priya Samudra, SH

2.  Indra Surya Kurniawan, SH

Ganes Adi Kusuma, SH

3.  Muhamad Yofhan Wibianto, SH

4.  Wasisto,SH

Laporan Masyarakat Alokasi Dana Desa. Dugaan Adanya Indikasi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015-2017 Oleh Kepala Desa Durian Bungkuk Kecamatan Batu Ampar KabupatenTanah Laut. Ditutup Lapbul Pebruari
  5. SP.TUG-04/Q.3.18/Dek.3/

02/2018

07 Februari 2018

1.  Stirman Eka Priya Samudra, SH

2.  Reza Oktavian, SH

3.  Adhya Satya Lambang Bangsawan, SH

4.  Ganes Adi Kusuma, SH

5.  Indra Surya Kurniawan, SH

6.  Muhamad Yofhan Wibianto, SH

7.  Wasisto,SH

Laporan Masyarakat Penyalahgunaan Pembangunan Jalan di Kabupaten Tanah Laut. Dugaan Penyalahgunaan Pembangunan Jalan di Kabupaten Tanah Laut, Diantaranya :

1.   Pembangunan Jalan di Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari;

2.   Pembangunan Jalan di Desa Kunyit Kec. Bajuin;

3.   Pembangunan Jalan di Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari.

Di tutup

Lapbul April

  6. SP.TUG-07/Q.3.18/Dek.3/03

/2018

Tgl. 05 Maret 2018

1. Stirman Eka Priya Samudra, SH

2. Ganes Adi Kusuma, SH

3.  Albert, SH

4.  Indra Surya Kurniawan, SH

5.  Muhamad Yofhan Wibianto, SH

6.  Wasisto,SH

 

Laporan Masyarakat Penyalahgunaan Pembayaran Gaji Honorarium pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut. Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait Pembayaran Gaji Honorarium (Pegawai Tidak Tetap) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017; Di tutup

Lapbul Mei

  7. SP.TUG-08/Q.3.18/Dek.3/03

/2018

Tgl. 12 Maret 2018

1. Stirman Eka Priya Samudra, SH

2. Ganes Adi Kusuma, SH

3.  Albert, SH

4. Indra Surya Kurniawan, SH

5.  Muhamad Yofhan Wibianto, SH

6. Wasisto,SH

 

Laporan Masyarakat Alokasi Dana Desa. Dugaan Adanya Indikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 oleh KEpala Desa Handil Maluka Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

 

 

Di tutup

Lapbul Mei

10 Kejari Kotabaru

1.SP.TUG-02/Q.3.12/Dek.3/

02/2018

28 Februari 2018

1. Andrie Dwi Subianto, SH. MH

2. Agung Nugroho, SH

3. Erlia Hendrasta, SH

4. Bimo Bayu Aji Kiswanto, SH

 

Laporan Masyakat Adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan proyek tanggul sungai di Kecamatan Serongga. Bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan proyek tanggul sungai di Kecamatan Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru. Di tutup

Lapbul Mei

11 Kejari Barito Kuala

 

12 Kejari Banjarbaru

 

13 Kejari Tanah Bumbu

1. SP.TUG- 01/Q.3.21/Dek.3

/ 01/2018

Tanggal 26 Januari 2018

 

1. Prasetyo Budi Utoyo, SH

2. Adiman Haryosetyo, SH

3. Rusnen Hendawati, SH.

4. Mayang Ratnasari, SH

 

 

 

Lapopran Masyarakat

 

Dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan yang berlokasi jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017

 

Dugaan adanya penyimpangan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan yang berlokasi jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017

 

Di tutup

Lapbul Mei

14 Kejari Balangan

1. SP.TUG- 02/Q.3.22/Dek.3/

01/2018

Tanggal 15 Januari 2018

 

1. Bara Mantio Irsahara, SH.

2. Hery Wahyudi, SH

3. Ario Wibowo, SH.

4. Rhasky Gandhy A, SH. MH.

 

 

Laporan Masyarakat

 

Adanya indikasi penyimpangan / penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 dan 2016 di Desa Sikuntan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan

 

Melaksanakan tugas pengumpulan data dan bahan keterangan guna mengetahuan apakah ada indikasi penyimpangan / penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 dan 2016 di Desa Sikuntan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan

 

Di tutup

Lapbul Pebruari

  2. SP.TUG- 03/Q.3.22/

Dek.3/01/2018

Tanggal 15 Januari 2018

1. Bara Mantio Irsahara, SH.

2. Hery Wahyudi, SH

3. Ario Wibowo, SH.

4. Rhasky Gandhy A, SH. MH.

 

Laporan Masyarakat Adanya indikasi penyimpangan pada Pengadaan Bibit Jagung di Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun 2017 Melaksanakan tugas pengumpulan data dan bahan keterangan guna mengetahui apakah ada indikasi dugaan penyimpangan pada Pengadaan Bibit Jagung di Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun 2017 Di tutup

Lapbul Pebruari

  3. SP.TUG- 06/Q.3.22/

Dek.3/02/2018

Tanggal 13 Pebruari 2018

1. Bara Mantio Irsahara, SH.

2. Hery Wahyudi, SH

3. Ario Wibowo, SH.

4. Rhasky Gandhy A, SH. MH

5. Indah Rahmawati, SH

 

 

Laporan Masyarakat

Adanya indikasi penyimpangan/ penyalahgunaan pada Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kurang lebih sebesar Rp.2,4 milyar dari anggaran APBN Tahun 2017 di Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Melaksanakan tugas pengumpulan data dan bahan keterangan guna mengetahui apakah ada indikasi penyimpangan/ penyalahgunaan pada Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kurang lebih sebesar Rp.2,4 milyar dari anggaran APBN Tahun 2017 di Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan  

Di tutup

Lapbul April

  4. SP.TUG- 05/Q.3.22/

Dek.3/02/2018

Tanggal 13 Pebruari 2018

1. Bara Mantio Irsahara, SH.

2. Hery Wahyudi, SH

3. Ario Wibowo, SH.

4. Rhasky Gandhy A, SH. MH.

5. Indah Rahmawati, SH

 

Laporan Masyarakat adanya indikasi penyimpangan pada Pengadaan Media Pembelajaran Siswa SMP Berbasis Visualisasi dan Animasi 3D  anggaran APBD sebesar Rp.1.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.279.905.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) di Dinas Pendidikan Kab. Balangan Melaksanakan tugas pengumpulan data dan bahan keterangan guna mengetahui apakah ada indikasi dugaan penyimpangan Pengadaan Media Pembelajaran Siswa SMP Berbasis Visualisasi dan Animasi 3D  anggaran APBD sebesar Rp.1.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.279.905.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) di Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Di tutup

Lapbul April

  5. SP.TUG- 07/Q.3.22/

Dek.3/ 02/2018

Tanggal 22 Pebruari 2018

1. Bara Mantio Irsahara, SH.

2. Hery Wahyudi, SH

3. Ario Wibowo, SH.

4. Rhasky Gandhy A, SH. MH.

5. Indah Rahmawati, SH

 

Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan R.I Dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam rangka pemetaan masalah kenaikan harga beras, termasuk data riil mengenai produksi dan konsumsi beras serta jumlah dan sebaran stok beras di Kabupaten Balangan Melaksanakan tugas pengumpulan data dan bahan keterangan guna mengetahui masalah kenaikan harga beras, termasuk data riil mengenai produksi dan konsumsi beras serta jumlah dan sebaran stok beras di Kabupaten Balangan Di tutup

Lapbul April

  6. SP.TUG- 08/Q.3.22

/Dek.3/03/2018

Tanggal 08 Maret 2018

1. Bara Mantio Irsahara, SH

2. Hery Wahyudi, SH

3. Ario Wibowo, SH.

4. Rhasky Gandhy A, SH. MH.

5. Indah Rahmawati, SH

 

Laporan Masyarakat Adanya indikasi penyimpangan pada penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lok Hamawang Kab. Balangan pada Tahun 2015 Melakukan tugas pengumpulan data dan bahan keterangan apakah ada indikasi penyimpangan pada penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lok Hamawang Kab. Balangan pada Tahun 2015

 

Di tutup

Lapbul Mei

  7. SP.TUG- 09/Q.3.22

/Dek.3/03/2018

Tanggal 21 Maret 2018

1. Bara Mantio Irsahara, SH

2. Hery Wahyudi, SH

3. Ario Wibowo, SH.

4. Rhasky Gandhy A, SH. MH.

5. Indah Rahmawati, SH

 

Laporan an. ASPANI Adanya dugaan penyimpangan terhadap anggaran Dana BOS di SMAN I Awayan Tahun 2017 di Triwulan I s/d IV yang pengembaliannya tanpa sepengetahuan Saudara Aspani, Spd. MM selaku Kepala Sekolah SMAN I Awayan Melakukan tugas pengumpulan data dan bahan keterangan apakah penyimpangan terhadap anggaran Dana BOS di SMAN I Awayan Tahun 2017 di Triwulan I s/d IV yang pengembaliannya tanpa sepengetahuan Saudara Aspani, Spd. MM selaku Kepala Sekolah SMAN I Awayan Di tutup

Lapbul Mei

  8. SP.TUG- 10/Q.3.22/

Dek.3/ 03/2018

Tanggal 22 Maret 2018

1. Bara Mantio Irsahara, SH

2. Hery Wahyudi, SH

3. Ario Wibowo, SH.

4. Rhasky Gandhy A, SH. MH.

5. Indah Rahmawati, SH

 

Laporan Masyarakat Adanya dugaan penyelewengan / Mark Up terhadap kegiatan belanja peralatan kebersihan, belanja jasa pelayanan dan belanja bahan makanan untuk petugas (karyawan) pada BLUD di RSUD Kabupaten Balangan Tahun 2017 Melakukan tugas pengumpulan data dan bahan keterangan apakah  ada penyelewengan / Mark Up terhadap kegiatan belanja peralatan kebersihan, belanja jasa pelayanan dan belanja bahan makanan untuk petugas (karyawan) pada BLUD di RSUD Kabupaten Balangan Tahun 2017 Di tutup

Lapbul Mei

  9. SP.TUG- 11/Q.3.22/

Dek.3/04/2018

Tanggal 06 April 2018

1. Bara Mantio Irsahara, SH

2. Hery Wahyudi, SH

3. Ario Wibowo, SH.

4. Rhasky Gandhy A, SH. MH.

5. Indah Rahmawati, SH

 

Laporan Pengaduan yang diterima Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan  Pengaduan Masyarakat

(PPH & PPM)

Adanya dugaan penyimpangan terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Tebing Tinggi yang dilakukan oleh Kepala Desa pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Melaksanakan tugas pengumpulan data dan bahan keterangan guna mengetahui apakah ada penyimpangan terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Tebing Tinggi yang dilakukan oleh Kepala Desa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 Di tutup

Lapbul Juli

  10. SP.TUG-15/Q.3.22/

Dek.3/05/2018

Tanggal 16 Mei 2018

1. Bara Mantio Irsahara, SH

2. Januar Hapriansyah, SH. MH

3. Hery Wahyudi, SH

4. Ario Wibowo, SH.

5. Rhasky Gandhy A, SH. MH.

6. Indah Rahmawati, SH

Laporan Masyarakat Adanya pungli dan perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di Pemerintahan Kabupaten Balangan Melaksanakan tugas pengumpulan data dan bahanh keterangan guna mengetahui apakah ada pungli dan   perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di Pemerintahan Kabupaten Balangan Di tutup

Lapbul Juni

  11. SP.TUG-16/Q.3.22/

Dek.3/05/2018

Tanggal 16 Mei 2018

1. Bara Mantio Irsahara, SH

2. Januar Hapriansyah, SH. MH

3. Hery Wahyudi, SH

4. Ario Wibowo, SH.

5. Rhasky Gandhy A, SH. MH.

6. Indah Rahmawati, SH

 

Laporan Masyarakat Adanya dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian Uang (TPPU) terkait pengadaan tanah tukar Guling milik Pemda Balangan dengan tanah milik warga untuk kepentingan PT. Adaro Melaksanakan tugas pengumpulan data dan bahanh keterangan guna mengetahui apakah ada   dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian Uang (TPPU) terkait pengadaan tanah tukar Guling milik Pemda Balangan dengan tanah milik warga untuk kepentingan PT. Adaro Di tingkatkan ke LID

Lapbul Juni

  11. SP.TUG- 17 /Q.3.22/

Dek.3 /04/2018

Tanggal 25 Juli  2018

 

1. BARA MANTIO IRSAHARA, SH.

2. MARJUDIN DJAFAR, SH.

3. ARIO WIBOWO, SH.

4. RHASKY GANDHY A, SH., MH.

 

Telahaan Pidsus

Kejari Balangan

Adanya dugaan penyimpangan terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi pada tahun 2016.

 

Melaksanakan tugas pengumpulan data dan bahan keterangan guna mengetahui apakah ada penyimpangan terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi pada tahun 2016.

 

Dalam tahap puldata

Ke Penyelidikan Pidsus Lapbul September

  12. SP.TUG- 18 /Q.3.22

/Dek.3/ 07/2018

Tanggal 31 Juli 2018

 

1.   BARA MANTIO IRSAHARA, SH

2.   MARJUDIN DJAFAR, SH.

3.   ARIO WIBOWO, SH.

4.   RHASKY GANDHY A, SH., MH.

 

 

Kejati Kalsel Penelurusan Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Melaksanakan tugas pengumpulan data dan bahan keterangan guna menelusuri Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Dalam tahap puldata

 

 

 

 

 

4. KASI D :

(Bidang Pengamanan Pembangunan Strategis).

LAPORAN KINERJA

TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN TP4D KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

PER SEPTEMBER TAHUN 2018

 

KEGIATAN PENGAWALAN DAN PENGAMANAN YANG SEDANG DITANGANI 34 (Tiga Puluh Empat) Surat Perintah.

 

  1. JUMLAH INSTANSI
  2. SKPD 7 (Tujuh) Instansi
  • Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  • Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan;
  • Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan;
  • Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;
  • Rumah Sakit Umum Daerah Ulin;
  • Rumah Sakit Umum Daerah Ansyari Saleh;
  • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

 

  1. SATKER VERTIKAL 9 (Sembilan) Instansi
  • Kementrian PUPR Dirjen Sumber Daya Air – Balai Wilayah Sungai II Kalimantan;
  • Kementrian PUPR Dirjen Cipta Karya – Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis;
  • Kementrian PUPR Dirjen Cipta Karya – SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan;
  • Kementrian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut – Distrik Navigasi Kelas III Banjarmasin;
  • Kementrian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut – KUPP Kelas III Kintap;
  • Kementrian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat – BP Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan;
  • Kementrian Agama R.I – UPT Embarkasi Haji Banjarmasin;
  • Kementrian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut – KUPP Kelas III Sebuku;
  • Balai Besar POM Di Banjarmasin

 

  1. BUMN/BUMD 4 (Empat) Instansi
  • Angkasa PuraI –Cabang Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin
  • Sang Hyang Seri
  • Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk
  • PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Tengah

 

  1. INSTITUSI PENDIDIKAN3 (Tiga) Instansi
  • Universitas Lambung Mangkurat;
  • Politeknik Kesehatan Banjarmasin;
  • Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

 

  1. NILAI KEGIATAN YANG PENGAWALAN DAN PENGAMANAN S/D SEPTEMBER 2018

 

  1. Kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang masih berjalan :
  • Konstruksi : Rp. 1.095.826.000.000,-
  • Pengadaan Tanah : Rp. 749.704.849,-
  1. Kegiatan Tahun Anggaran 2018
  • Konstruksi : Rp. 2.836.903.977.279,-
  • Barang/Jasa Lain : Rp. 100.000.000,-
  • Pengadaan Tanah : Rp. 100.000.000,-
  1. TOTAL (A+B) : Rp. 4.426.679.682.128,-

 

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI                                   : 72(Tujuh Puluh Dua) Proyek Konstruksi

5. KASI E :

(Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen).

5. KASI PENKUM :

(Penerangan Hukum).

Kegiatan Seksi Penerangan Hukum Dalam Periode Bulan Januari S/D September 2018, Sebagai Berikut :

ð    Kegiatan Penerangan Hukum / Penyuluhan Hukum telah terlaksana sebanyak 3 (tiga) kegiatan, untuk 4 (empat) kegiatan yang di anggarkan.

ð    Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) telah terlaksana sebanyak 9 (sembilan) kegiatan, untuk 8 (delapan) kegiatan yang dianggarkan.

ð         Kegiatan Jaksa Menyapa di RRI Banjarmasin telah terlaksana sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan, belum ada anggarannya.

Situs Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan