Pengawasan

TUGAS ASISTEN BIDANG PENGAWASAN :
Melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
FUNGSI ASISTEN BIDANG PENGAWASAN :
  1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaan nya;
  2. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
  3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
  4. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
  5. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
  6. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
  7. Pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;
  8. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
  9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
  10. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
  12. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

PENCAPAIAN KINERJA

ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

PERIODE JANUARI-SEPTEMBER 2018

 PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

  • Sisa Desember 2017 :    12      Lapdu
  • Diterima Januari-September 2018 :    6   Lapdu
  • Jumlah :    18 Lapdu
  • Diselesaikan :    5   Lapdu
  • Sisa (Lapdu masih dalam proses) :    13      Lapdu

PENYELESAIAN :

  • Terbukti :   1    Lapdu
  • Tidak Terbukti :   4    Lapdu
  • Dilimpahkan ke bidang teknis :   0    Lapdu

REKAPITULASI PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN

BULAN JANUARI-SEPTEMBER 2018

No Sisa Lapdu Per-Des 2017 Masuk Lapdu Jan-Sep 2018 Jumlah Diselesaikan Masih dalam proses
Terbukti Tidak terbukti Dilim-pahkan Jumlah
1 12 6 18 1 4 0 5 13

 PELAKSANAAN KLARIFIKASI

NO SATUAN KERJA TERLAPOR JUMLAH
1. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
2. Kejaksaan Negeri Banjarmasin 1
3. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan
4. Kejaksaan Negeri Kotabaru
5. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar 1
6. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara
7. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah 1
8. Kejaksaan Negeri Tabalong
9. Kejaksaan Negeri Tapin
10. Kejaksaan Negeri Tanah Laut 1
11. Kejaksaan Negeri Barito Kuala 1
12. Kejaksaan Negeri Banjarbaru
13. Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu
14. Kejaksaan Negeri Balangan 1
JUMLAH 6

 PELAKSANAAN INSPEKSI KASUS

NO SATUAN KERJA TERLAPOR JUMLAH
1. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
2. Kejaksaan Negeri Banjarmasin 1
3. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan
4. Kejaksaan Negeri Kotabaru
5. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar
6. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara
7. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah 1
8. Kejaksaan Negeri Tabalong
9. Kejaksaan Negeri Tapin
10. Kejaksaan Negeri Tanah Laut
11. Kejaksaan Negeri Barito Kuala
12. Kejaksaan Negeri Banjarbaru
13. Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu
14. Kejaksaan Negeri Balangan 1
JUMLAH 3
  1. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

REKAPITULASI PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI KEJAKSAAN RI

YANG TELAH MEMPEROLEH SKPHD

PERIODE JANUARI-SEPTEMBER 2018

 

BERDASARKAN GOLONGAN

No Golongan Tata Usaha Jaksa Jumlah
1. Golongan I
2. Golongan II 1 1
3. Golongan III 1 1
4. Golongan IV
Jumlah 1 1 2

 BERDASARKAN JENIS HUKUMAN

No Jenis Hukuman Tata Usaha Jaksa Jumlah
1. Ringan
2. Sedang
3. Berat 1 1 2
Jumlah 1 1 2

 BERDASARKAN JENIS PERBUATAN

No Jenis Perbuatan Tata Usaha Jaksa Jumlah
1. Indisipliner 1 1 2
2. Penyalahgunaan wewenang
3. Perbuatan tercela lainnya
4. Perdata
Jumlah 1 1 2

 HUKUMAN DISIPLIN BERAT

No Jenis Hukuman Berat Tata Usaha Jaksa Jumlah
1. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun

 

1 1
2. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah 1 1
3. Pembebasan Dari Jabatan Fungsional Jaksa
4. Pembebasan Dari Jabatan Struktural
5. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS
6. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS
Jumlah 1 1 2

 PEMBERHENTIAN SEMENTARA

No Pemberhentian sementara sebagai Pns Tata Usaha Jaksa Jumlah
1 Pemberhentian Sementara Sebagai PNS
Jumlah

 PELAKSANAAN INSPEKSI UMUM

NO SATUAN KERJA YANG DIINSPEKSI JUMLAH
1. Kejaksaan Negeri Banjarmasin 1
2. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan 1
3. Kejaksaan Negeri Kotabaru 1
4. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar 1
5. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara 1
6. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah 1
7. Kejaksaan Negeri Tabalong 1
8. Kejaksaan Negeri Tapin 1
9. Kejaksaan Negeri Tanah Laut 1
10. Kejaksaan Negeri Barito Kuala 1
11. Kejaksaan Negeri Banjarbaru 1
12. Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu 1
13. Kejaksaan Negeri Balangan 1
JUMLAH 13

 PELAKSANAAN PEMANTAUAN

NO SATUAN KERJA YANG DIPANTAU JUMLAH
1. Kejaksaan Negeri Banjarmasin 1
2. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan 1
3. Kejaksaan Negeri Kotabaru 1
4. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar 1
5. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara 1
6. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah 1
7. Kejaksaan Negeri Tabalong 1
8. Kejaksaan Negeri Tapin 1
9. Kejaksaan Negeri Tanah Laut 1
10. Kejaksaan Negeri Barito Kuala 1
11. Kejaksaan Negeri Banjarbaru 1
12. Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu 1
13. Kejaksaan Negeri Balangan 1
JUMLAH 13

 PELAKSANAAN INSPEKSI KHUSUS

NO SATUAN KERJA YANG DIINSPEKSI JUMLAH
1. Kejaksaan Negeri Banjarmasin 1
2. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan 1
3. Kejaksaan Negeri Kotabaru 1
4. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar 1
5. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara 1
6. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah 1
7. Kejaksaan Negeri Tabalong 1
8. Kejaksaan Negeri Tapin 1
9. Kejaksaan Negeri Tanah Laut 1
10. Kejaksaan Negeri Barito Kuala 1
11. Kejaksaan Negeri Banjarbaru 1
12. Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu 1
13. Kejaksaan Negeri Balangan 1
JUMLAH 13

 

Situs Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan